Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok beri sinyal ganjil genap belum tentu diberlakukan

Ahok beri sinyal ganjil genap belum tentu diberlakukan Ahok. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Rencana penerapan ganjil genap belum pasti dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, ganjil genap direalisasikan jika jumlah transportasi massal, seperti bus sedang belum terpenuhi.

"Siapa bilang kita mau ganjil genap. Itu kan masih disiapkan. Kalau enggak ada busnya kan enggak jalan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai kota Jakarta, Senin (25/3).

Sementara itu, Ahok yang lebih tertarik menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan, mengaku masih menggodok sistem ERP. Namun, keputusan final apa akan menggunakan sistem ganjil genap atau ERP, berdasarkan keputusan Gubernur. "Itu pak gubernur yang putuskan," ucapnya.

Untuk diketahui, ERP merupakan jalan berbayar elektronik atau dalam bahasa Inggrisnya electronic road pricing (ERP) adalah pungutan untuk jalan di tempat-tempat tertentu dengan cara membayar secara elektronik. Tempat dilakukannya pungutan jalan biasa disebut restricted area. Bila menggunakan kendaraan, setiap kali melewati restricted area tersebut pengguna kendaraan harus membayar.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak menargetkan kapan pelaksanaan program pelat nomor kendaraan ganjil genap. Jokowi juga membantah menargetkan program itu dilaksanakan pada Juni.

Menurutnya, penerapan program itu membutuhkan proses yang panjang. "Ya masih diproses, proses panjang, mungkin bulan Juni, itu pun masih mungkin, karena kita masih harus koordinasi dengan Polda, kesiapan di Polda, kesiapan di kita," kata Jokowi di Balai Kota usai mengadakan rapat tertutup dengan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, Senin (25/2).

Jokowi mengatakan, penerapan sistem ganji genap harus dikalkulasikan agar di kemudian hari program ini tidak salah sasaran. Meski mengaku tidak menargetkan pelaksanaan sistem ganjil genap di bulan Juni, Jokowi menegaskan soal stiker dan petugas sudah siap di bulan Juni.

Sebelumnya, penerapan penggunaan plat nomor ganjil genap akan diterapkan pada bulan Maret. Namun, rencana tersebut urung terlaksana.

Penerapan program ganjil genap akan mengambil lokasi yang selama ini memberlakukan three in one yakni Sudirman-Thamrin-Gatot Subroto-Rasuna Said. Jam operasionalnya mulai pukul 06.20 WIB. Sistem ini hanya berlaku di hari kerja, namun tidak berlaku saat libur nasional, Sabtu dan Minggu. (mdk/did)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Ahok Tarik Urat Luruskan Ucapan Jokowi Tak Bisa Kerja: Emang Presiden Joki
VIDEO: Ahok Tarik Urat Luruskan Ucapan Jokowi Tak Bisa Kerja: Emang Presiden Joki

Ahok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Ganjar Tanggapi Isu Duet Anies-Ahok di Pilkada Jakarta: Halah Wacana
Ganjar Tanggapi Isu Duet Anies-Ahok di Pilkada Jakarta: Halah Wacana

Jika wacana itu serius, Ganjar menantang Anies dan Ahok untuk bersama-sama mendaftarkan diri di Pilkada serentak 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Ahok: Secara Prinsip, Sulit PDIP untuk Mendukung Anies Baswedan
Ahok: Secara Prinsip, Sulit PDIP untuk Mendukung Anies Baswedan

Walaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
Ahok: Saya Enggak Begitu Paham Sumut
Ahok: Saya Enggak Begitu Paham Sumut

Ahok mengaku ditugaskan untuk membantu PDIP dalam pemenangan pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ahok Jawab 'Kuda Putih' Jokowi & Kolaborasi dengan Anies Jika Pilpres 2 Putaran
VIDEO: Ahok Jawab 'Kuda Putih' Jokowi & Kolaborasi dengan Anies Jika Pilpres 2 Putaran

Ahok secara terang-terangan bakal berjuang buat Ganjar-Mahfud di 2024.

Baca Selengkapnya
Djarot: Ahok Sangat Potensial di Pilgub Jakarta, Persoalannya PDIP Kurang Kursi
Djarot: Ahok Sangat Potensial di Pilgub Jakarta, Persoalannya PDIP Kurang Kursi

PDIP masih belum mengambil keputusan perihal dukungan calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya