Ahok berkilah 3 in 1 dihapus bukan buat tarik simpati warga
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan uji coba penghapusan 3 in 1 hari ini. Penerapan uji coba ini dilakukan melalui dua tahap, tahap awal yakni di jalan-jalan protokol dimulai 5 hingga 8 April. 4 Hari diuji coba, ternyata jalan-jalan protokol di Ibu Kota malah mengalami kemacetan parah.
Sebut saja, ruas jalan Soedirman menuju ke arah Thamrin terlihat dipadati kendaraan saat pagi dan jam pulang kerja. Di Jalan Gatot Soebroto arah Grogol, arus lalu lintas tetap saja padat merayap. Volume mobil yang melintas justru lebih banyak.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik penghapusan ini adalah untuk menarik simpati masyarakat kelas menengah ke atas jelang Pilgub DKI. Pasalnya, penghapusan ini dimanfaatkan warga untuk membawa mobil pribadi mereka dan membuat jalan macet. Namun, sebenarnya dia tidak ingin hal demikian terjadi.
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Siapa yang menggunakan verb 1 2 3? Ini adalah jenis verb atau kata kerja di mana masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
-
Apa yang ditudingkan pihak 01 & 03? 'Kami menyakini tuduhan-tuduhan itu akan mentah dengan sendirinya. Tapi yang pasti, kami menghormati proses hukum, kita biarkan saja semua pihak saling beradu argumen, saling mengajukan bukti,' ucapnya.
-
Kapan kita menggunakan verb 3? Verb 3 adalah bentuk verb yang digunakan dalam perfect tense dan passive voice.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas K3? 'Tanggung jawab menerapkan K3, selain melalui regulasi (Kemnaker), juga aktor-aktor di tempat kerja, ' katanya.
"Oh enggak (untuk cari simpatik penghapusan 3 in 1), ini karena ada masalah anak yang dikasih obat penenang, saya enggak suka. Saya mana pernah minta simpatik orang, sikat terus kok," ujar Ahok di sela-sela acara The 6th Congress Asia Pacific Initiative Reproduction (ASPIRE) 2016, Balai Sidang Jakarta Convention Centre, Jakarta, Jumat (8/4).
Menurutnya, andaikan tidak ada kejadian anak-anak yang diberi obat penenang atau obat tidur oleh para joki, Ahok mungkin tidak akan menghapus 3 in 1 di Jakarta.
"Karena anak dikasih penenang untuk tidur, ini satu generasi rusak kalau begini, maka kalau anak dikasih obat penenang, enggak ada 3 in 1 sama macetnya," tegasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaAhok lebih memilih koruptor dimiskinkan dan dihukum penjara seumur hidup
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama, atau biasa disapa Ahok tak setuju jika koruptor dihukum mati. Alasannya, hukuman mati para koruptor tidak akan menyelesaikan masalah.
Baca SelengkapnyaAhok mengatakan penolakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung capres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaGerakan Anak Abah Tusuk 3 paslon tersebut dianggap sebagai bentuk kekecewaan pendukung lantaran Anies Baswedan tak diusung.
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerakan itu diduga muncul sebagai bentuk kekecewaan pendukung Anies Baswedan lantaran jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaSanksi itu mengancam pihak mengajak tidak mencoblos terlebih mengiming-imingi atau memberi uang kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, Ahok memiliki karakter tersendiri, dalam menyampaikan sesuatu ke publik
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca Selengkapnya