Ahok bolehkan RT pungut iuran sampah, asal petugas digaji sesuai UMP
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penjelasan lebih detil terkait wacana larangan RT meminta iuran sampah kepada warga. Basuki menyebutkan bukan menghapus iuran sampah secara keseluruhan.
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, tidak masalah iuran tersebut dilakukan, asalkan RT atau RW sanggup membayar gaji pegawai pengangkut sampah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).
Syarat itu, kata Ahok, karena rencananya pegawai pengangkut sampah akan direkrut menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), sehingga tidak perlu lagi menarik iuran kebersihan kepada warga sebagai upah mereka.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
-
Siapa yang meminta daerah mengelola sampah secara mandiri? Pada Jumat (21/7) Sekda DIY Benny Suharsono meminta agar pemerintah kabupaten/kota mengelola sampah secara mandiri seiring penutupan TPA Regional Piyungan, Bantul mulai 23 Juli sampai 5 September 2023 karena telah melebihi kapasitas.
-
Siapa yang terlibat dalam pengelolaan sampah? Kelompok Pengelola Sampah Mandiri merupakan kelompok swadaya masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat padukuhan yang mulai digencarkan kembali oleh Pemkab Sleman.
-
Mengapa Wali Kota Tarakan menekankan pengelolaan sampah? Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan beberapa poin penting terkait pengelolaan sampah demi kenyamanan dan keindahan kota Tarakan melalui program TPS3R.
-
Dimana aksi membersihkan sampah dilakukan? Mereka membersihkan area sekitar 400 meter dari titik awal pembersihan.
-
Kenapa warga Sarijadi mengolah sampah? Kegiatan ini dilakukan guna mengurangi penumpukan di tengah kondisi darurat sampah yang dialami Kota Bandung.
"Bukan, bukan dihapuskan. Itu gini pengertiannya, kalau untuk RT, RW yang sanggup mengelola sampah, sanggup membayar gaji kepada pegawainya sesuai UMP ya dia jalan sendiri," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Selasa (29/12).
Ahok mengaku sudah mendengar adanya keluhan pegawai kebersihan tidak digaji sesuai UMP, apalagi tahun 2016 UMP DKI akan naik. Dia menduga, bila tak mampu menggaji pegawainya sesuai UMP, maka dikhawatirkan oknum RT/RW akan meminta pungutan lebih besar kepada warga.
"Sekarang ada keluhan pegawai di kantor RW dan RT itu enggak digaji UMP. Tahun depan Rp 3,1 juta sanggup nggak mereka gaji? Kalau ada oknum yang main, tambah lagi main, dia enggak cukup duitnya jadi meresnya sama warga," jelasnya
Mantan politisi Gerindra ini memperingatkan agar iuran tersebut tidak disalahgunakan. Seperti, katanya, di perumahan-perumahan mewah, RT atau RW menarik iuran yang mahal bagi para warga, namun yang masuk adalah truk sampah DKI yang diketahui sudah dibiayai pihak Pemprov DKI.
"Tapi jangan kejadian di perumahan mewah RT, RT di perumahannya menarik dari rumah gitu mahal tapi yang membayar truk sampahnya siapa? Truk sampah DKI yang masuk kan enggak pantes dong," jelasnya.
Seperti diketahui, Ahok berencana menghapus iuran sampah secara langsung bagi warga DKI. Rencana tersebut dilakukan karena Pemprov DKI akan mengangkat pegawai kebersihan di tingkat RT/RW menjadi PPSU.
Nantinya iuran kebersihan akan langsung disetorkan warga lewat Bank DKI ke rekening Pemerintah DKI Jakarta. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada tiga kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini.
Baca SelengkapnyaPembebasan ini merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaAhok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya"Tinggal di Jakarta tuh harusnya (pendapatan) Rp5juta sampai Rp10 juta lebih bagus," kata Ahok
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan penyelesaian masalah di Jakarta kerap pelik
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaMenurut RK, kemungkinan gaya kepimimpinan Pramono Anung-Rano Karno akan sama dengan Ahok
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaAhok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Selengkapnya