Ahok coret pengajuan anggaran Dishub DKI yang tak masuk akal
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sedang melakukan penyisiran terhadap kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pria disapa Ahok pun melakukan evaluasi dengan memotong anggaran yang tidak perlu digunakan oleh Dishub DKI Jakarta.
"Dishub sudah kita coret-coreti juga. Jadi makin ke sini makin cepat saya evaluasinya. Karena mereka sudah kita instruksikan, misalnya barang ini enggak boleh, misalnya ATK maksimal Rp 50 juta, jadi sudah ditentuin. Kalau dulu kan sampai Rp 200-400 juta, kan gila," kata pria disapa Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (25/11).
Selain itu, Dishub DKI mengajukan anggaran ratusan juta untuk festival dan sosialisasi. Namun Ahok juga mencoret anggaran tersebut lantaran tidak efektif.
-
Apa yang diberikan Dinas Perikanan Kutai Timur kepada nelayan? 'Bantuan berupa mesin 13 PK sebanyak 11unit dan Has sebanyak 11unit untuk Kelompok Nelayan Teluk Dalam 2 di Kecamatan Teluk Pandan,' katanya, Senin (11/12).
-
Bagaimana KKP membantu nelayan di Cilacap meningkatkan pendapatan? Dikatakannya, operasional gudang beku portable tersebut turut menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp20 juta/bulan serta menyerap 6 orang tenaga kerja langsung.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Bagaimana DAK pangan membantu nelayan? Wahid mengatakan, dana yang diterima Gunungkidul nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas nelayan skala kecil serta memperbaiki infrastruktur pendukung perikanan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pengadaan mesin kapal perikanan, jaring ikan, rehabilitasi pabrik es, pembenahan unit pengolahan ikan (UPI), skala mikro kecil, dan perbaikan pasar ikan.
-
Bagaimana Pemkot Tarakan akan perluas cakupan program alkes? 'Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memperluas cakupan program ini,' ujarnya.
-
Apa saja yang didorong KKP untuk nelayan dan keluarganya? KKP terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya. Istri nelayan diajak cermat membaca peluang usaha, di antaranya mengolah ikan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual.
"Itu yang kita potong. Misalnya festival atau sosialisasi 100 orang. Mau ngapain? Sosialisasi undang-undang. Mau ngapain? Taruh saja di Smart City," ujar dia.
Sementara evaluasi terhadap Dishub DKI sudah dilakukan dengan baik. Sebab, Kadis, Wakadis Dishub DKI dan Sekretaris Dishub baru tidak mengerti Perhubungan, sehingga Dishub DKI akan ada kinerja kemajuan.
"Saya harap kita sampai Jumat akan selesai sekitar 90 persen dari total APBD (2016)," kata dia.
Ahok juga memangkas anggaran Suku Dinas Pulau Seribu yang akan memperluas kolam labu untuk nelayan sebesar Rp 3,7 miliar. Sebab, dirinya melihat anggaran tersebut terlalu besar dan tidak efektif.
"Terus saya lihat sendiri, apa ini? Mindahin tanah sebanyak 665 kubik saja. Satu tronton tuh kira-kira 24 kubik kan. Berarti kira-kira ya 30 truk saja. Engga ada truk lagi Pulau Seribu. Mau buang ke mana? Excavator ke mana? Di darat doang dalamin supaya nelayan gampang," ujar dia.
"Saya bilang kamu ngapain kayak gitu? beli saja 1 excavator. Tungguin. Tapi dia bilang 'Pak kita enggak ada RKPD'. Dia enggak bilang beli excavator. Sudah gampang, kamu ambil aja tatain satu. Aku pinjemin kami setahun, over aset saja. Jadi barang itu kita coret," sambungnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaAtnike mengatakan pernah mengajukan anggaran Rp300 miliar pada 2019, namun hanya disetujui Rp11 miliar
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaAhok menilai jika memang penggusuran paling banyak terjadi di era pemerintahannya, berarti programnya mendirikan banyak rusunawa berhasil.
Baca Selengkapnya