Ahok curiga Komisi II dihasut agar tak beri lahan Kemayoran ke DKI

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menuding ada pihak yang menyarankan Komisi II DPR RI menolak memberikan lahan di Kemayoran dari Sekretariat Negara ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penolakan tersebut mengancam pembangunan wisma atlet untuk Asian Games 2018.

"Ya, makanya saya sudah bilang sama Pak Heru (Kepala Badan Pengelola Keuangan) semalam rapat dengan Pak Heru kalau itu PPK Kemayoran dia kayaknya ngelobi DPR RI nih," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (4/12).

Ahok menambahkan, dirinya yang juga pernah duduk di Komisi II mengaku tahu bagaimana kelakuan Pusat Pengelola Komplek (PPK) Kemayoran. Ahok sendiri berada di Komisi II DPR dari fraksi Golkar periode 2009-2014.

"Kan saya bilang saya pernah di Komisi II DPR RI saya tahu lah kelakuan PPK Kemayoran kayak apa," ujarnya.

Pemrov DKI sendiri menunjuk BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun wisma atlet. Namun, lanjut Ahok, dengan adanya penolakan oleh Komisi II, pembangunan menjadi sia-sia.

"Kalau Anda enggak mau kasih lahan kepada kami untuk bangun rusun, mau bangun komersial, ya ngapain saya keluarin duit buat Jakpro kerjain kampung atlet. Kalau kamu mau komersial tawarin aja pengusaha yang lain. Kita pinjem aja buat kampung atlet," ujarnya.

Sebelumnya, kisruh penggunaan lahan Kemayoran sebagai wisma atlet pernah dibahas Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dengan dalam rapat kerja dengan Komisi ll di DPR. Pratikno mengatakan, pengalihan aset lahan di Kemayoran bagi Pemrov DKI demi kepentingan umum.

"Dalam jangka pendek adalah mendukung persiapan wisma atlet dalam Asian Games 2018. Dan dalam jangka menengah adalah untuk rusunawa, mengalihkan pemukiman kumuh ke rusunawa," kata Pratikno.

Penggunaan lahan milik Sekneg merujuk pada Pasal 46 Ayat 1b UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 Ayat 3 huruf d PP Nomor 2014 tentang Pengelolaan BUMN dan BUMD serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 dan 06 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Meski begitu, Komisi II DPR pun sepakat akan membahas pengalihan aset negara ini dalam forum Panitia Kerja.