Ahok dan Haji Lulung perang lagi gara-gara UPS

Merdeka.com - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Haji Lulung kembali memanas. Padahal, sudah beberapa bulan keduanya tak saling sindir atau kritik.

Memanasnya hubungan kedua tokoh itu berawal saat Ahok diperiksa oleh Bareskrim dalam kasus Uninterruptible Power Supply (UPS) pada Rabu (30/7). Haji Lulung beranggapan, seharusnya yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan UPS dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2014, adalah Ahok. Menurutnya, tuduhan yang tepat kepada Ahok agar bisa dijadikan tersangka dalam kasus tersebut karena mantan Bupati Belitung Timur itu melakukan pembiaran dalam hal pengawasan dan tidak melakukan pencegahan hingga terjadinya kasus korupsi tersebut.

"Menurut saya, mestinya Ahok jadi tersangka. Ahok itu tidak pernah memberantas korupsi, karena korupsi ada di eksekutif," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta.

"Mestinya pemberantasan korupsi itu diawali pencegahan. Kalau dia tidak mencegah, berarti dia melakukan pembiaran," katanya menambahkan.

Lulung beranggapan, sebagai penanggung jawab utama pemakaian anggaran APBD Perubahan tahun anggaran 2014 di DKI Jakarta, Ahok yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur, harus bertanggung jawab atas adanya kasus korupsi tersebut. Menurut politisi PPP tersebut, jika saja Ahok berhati-hati dalam mengesahkan proyek pengadaan UPS tersebut, maka tentunya kasus korupsi ini tidak akan terjadi pada tahun anggaran 2014 yang lalu.

"Karena pengguna anggaran adalah eksekutif, mekanisme pembahasan APBD itu jadi tanggung jawabnya DPRD sebatas persetujuan di paripurna. Menyangkut kasus UPS, harusnya eksekusi terakhir dilakukan oleh unit masing-masing, dan yang bertanggung jawab Gubernur," ujar Lulung.

"Kalau Gubernur waspada, sebenarnya kasus ini tidak mungkin terjadi. Kalau ini terjadi korupsi UPS, berarti ada pembiaran dari Gubernur kepada terjadinya kasus UPS hari ini," pungkasnya.

Ahok yang diminta tanggapan pun menjawab sinis soal ucapan Haji Lulung itu. Menurut Ahok, seandainya Haji Lulung polisi, mantan politisi Gerindra itu bakal minta ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Wakil Ketua DPRD itu sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Budi Waseso.

"Saya pikir Haji Lulung bukan seorang polisi. Kalau dia polisi saya ajukan kepada presiden untuk gantikan Kabareskrim," ujar Ahok usai diperiksa Bareskrim Polri.

Dalam kesempatan itu, Ahok juga mengaku tidak mengetahui dana keluar yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengadakan UPS di sejumlah sekolah di Jakarta.

"Kita mana tahu, itu Sekda sudah. Jadi kalau sudah keluar, di dalam tata negara kita, kalian masih ingat enggak. Misal dulu kepala desa, kenapa pemerintah memutuskan sekdes itu jadi PNS. Karena tidak boleh bukan PNS yang memegang uang, dan gubernur mengeluarkan SK kepada tim anggaran pemerintah daerah. Itu lah sekda, Bappeda dan BPKAD. Jadi kalau sudah keluar, gubernur tidak pernah menjadi pengguna anggaran," kata Ahok.

Lanjut dia, berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada anggaran siluman, Kepala bagian pendidikan merasa tidak ada, tiba tiba sudah keluar ada.

"Mungkin ini saya mensinyalir ada mirip-mirip modusnya dengan APBD 2015, yang tiba-tiba ada pengakuan 2 versi gitu loh. Kalau dulu kan kita tidak kunci dengan e-budgeting. Nah, itu bisa saja terjadi, kita enggak tahu. Itu biar penyidik lah yang apa," ujar Ahok.

Untuk keputusan dari hasil pemeriksaan, Ahok menyerahkan kepada pihak penyidik yang memiliki kapasitas untuk menyimpulkan dan menilai. "Makanya saya tidak tahu, nanti biar tanya penyidik deh, saya enggak berhak menilai. Saya enggak tahu," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini.