Ahok: Dinas Pajak DKI memble, tak bisa selesaikan pajak online

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kecewa dengan kinerja Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta. Sebab, tidak mampu membangun sistem pajak online dalam kurun waktu dua tahun.

Akibatnya, sejumlah target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBD 2014 tidak tercapai. Karena itu, Ahok meminta tujuh bank di Jakarta membangun sistem pajak online.

"Saya minta tujuh bank ini keroyokan bangun sistem pajak online di Jakarta. DPP kita ini memble, tidak bisa menyelesaikan sistem pajak online selama dua tahun, makanya target pajak kita tidak pernah tercapai," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/12).

Ahok mengatakan, tidak hanya pajak yang menggunakan sistem online, pembayaran parkir, tiket Transjakarta, penataan PKL, nantinya akan ikut menggunakan sistem online. Sehingga Pemprov DKI dapat memberikan bantuan dan kredit bagi orang miskin di Jakarta.

"Dengan memaksa E-Money, saya jadi tahu semuanya. Makanya kamu naik bus pun saya bisa tahu, uang parkir jadi tahu. Nanti PKL pun saya bisa tahu berapa pemasukannya. Sehingga saya bisa berikan bantuan kredit kepada mereka. Jadi semua dengan sistem seperti ini jadi gampang sekali," katanya.

Ahok mencontohkan penerapan parkir meter di Jl Sabang mampu meningkatkan pendapatan bagi DKI sebesar Rp 24 juta per harinya. Padahal saat masih menggunakan sistem manual dalam sehari pendapatan di jalan tersebut hanya Rp 500 ribu per hari.

"Dulu di Jl Sabang sehari parkir hanya Rp 500 ribu. Sekarang parkir meter itu sebenarnya parkir online bisa sampai Rp 24 juta. Ke kita masuk 30 persen, hanya duduk-duduk di depan CCTV dapat Rp 7 juta, itu sebenarnya yang kita kejar," pungkasnya.

Ketujuh bank yang diminta Ahok membangun sistem pajak online yakni; Bank DKI, BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank OCBC-NISP dan BCA.