Ahok: Dinasti politik boleh, yang enggak itu dinasti korupsi

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan pembatasan calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana. Menurut Ahok, siapapun yang berniat bekerja untuk rakyat tidak perlu dibatasi, yang perlu dibatasi hanyalah pejabat yang terikat dinasti kemudian melakukan tindak korupsi bersama-sama.

"Makanya dulu saya di komisi dua sudah tegasin. Saya sudah bilang bukan peraturan yang di buat-buat ini, kita cuma laksanakan pembuktian terkait harta pejabat, kamu mau dinasti mati buat rakyat ya boleh aja. Mau bekerja buat rakyat kenapa enggak boleh, yang enggak boleh kan dinasti bareng-bareng korupsi. Nah kalau kita kan yang dikoordinir dinasti yang korupsi ramai-ramai memanfaatkan kekuasaan," kata Ahok usai menghadiri acara Apel Gerak Pasukan di Polda Metro Jaya, Kamis (9/7).

Ahok mengatakan, negara ini hanya perlu melawan korupsi bukan melawan politik dinasti. "Kuncinya di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 hasil retivikasi PBB melawan korupsi. Orang mau korupsi mau enggak buktiin hartanya, enggak berani, begitu maju maju di tangkap," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok menilai solusi masalah di internal bangsa kita yaitu korupsi hanyalah pemberian upah yang layak. Penyelenggara negara semestinya diberikan upah kerja dengan nilai yang besar agar korupsi akan beku di negeri ini.

"Inti semua masalah kenapa kita contoh demokrasi di luar negeri, karena kita mau buang satu undang-undang hasil rativikasi PBB. Demokrasi kan? Semua sepakat demokrasi, satu orang satu suara, tapi begitu bicara soal politik kita enggak sepakat nih tanda tangan doang. Seharusnya gaji naikin aja gede-gede kaya diluar negeri. Nah kita enggak pernah praktekin itu di negara ini. Itu aja masalahnya," jelas Ahok.

Ahok juga kemudian melanjutkan dengan mencontohkan perbandingan antara gaji Presiden RI saat ini dengan gajinya selaku gubernur DKI Jakarta. "Gaji kecil enggak apa apa deh, gue bisa nyari sendiri. Kan gila otaknya. Kasih gaji yang layak dong masa presiden gajinya lebih kecil dari gubernur DKI. Yang bener aja gitu. Yang fair aja. Gaji yang bagus dan jelas," tutupnya.

Diketahui, mencuat persoalan politik dinasti akibat Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan pembatasan calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Mahkamah menilai, aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana telah melanggar konstitusi. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik.

Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara.

Hakim menilai, Pasal 7 huruf r Undang-undang Pilkada mengandung muatan diskriminasi. Hal itu bahkan diakui oleh pembentuk undang-undang, di mana pasal tersebut memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas status kelahiran dan kekerabatan seorang calon kepala daerah dengan petahana. Adapun, permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan.