Ahok diperiksa KPK, Fadli Zon yakin ada korupsi di Sumber Waras

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terkait laporan kerugian negara dalam pembelian lahan milik RS Sumber Waras. KPK diminta adil dalam mengusut kasus tersebut.

Wakil DPR Fadli Zon mengatakan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu bukti dan informasi tindakan korupsi. Diharapkan KPK dapat memproses kasus tersebut.

"Dari pimpinan KPK jelas tindakan korupsi dalam proses akuisisi pembelian lahan Sumber Waras, dan saya yakini dan jelas ada 6 temuan," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4).

Menurutnya, sebagai lembaga negara, KPK harus bersikap terbuka. Tidak melindungi pejabat-pejabat negara.

"KPK tidak boleh melindungi apalagi membuat kesimpulan tidak ada niat jahat, masa niat yang diukur, harus diawasi jangan sampai jadi alat kekuasaan," jelas dia.

Sebelumnya, KPK telah mendengar keterangan dari pemilik Yayasan Sumber Waras. Terdapat beberapa hal yang membuat KPK tidak lantas menetapkan tersangka dan menaikkan status kasus tersebut ke dalam tahap penyidikan. Beberapa di antaranya, KPK belum menemukan adanya indikasi korupsi dalam pembelian lahan tersebut.

Selain itu, KPK juga belum menemukan adanya niat jahat penyelenggara negara. Kasus ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Perubahan 2014.

Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur, dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.