Ahok diprediksi tak hadapi rintangan maju Pilgub 2017

Merdeka.com - Kepala Pusat Penelitian LIPI, Syamsudin Haris mengungkapkan, Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendatang terasa seperti pemilihan presiden. Sebab kehadiran Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon petahana membawa persaingan politik.

"Basuki tampak tidak memiliki pesaing yang signifikan. Belum ada yang bisa menandingi elektabiitas Ahok. Dengan Yusril saja masih sangat jauh 26,5 persen sementara Ahok 60,3 persen dalam survei head to head Cyrus Network," papar Haris di Hotel The Akmanj, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/5).

Haris menjelaskan, ketika Ahok semakin dipojokkan baik dari berbagai kasus atau statemen, justru semakin banyak mendapat dukungan publik. Resisten ini justru menguntungkan Ahok.

"Bagi saya yang penting itu mencoba menjelaskan bagaimana kita melihat fenomena itu. Pilkada Jakarta dengan Ahok itu seperti rasa pilpres," ungkap Haris.

Ketika ada kasus sumber waras dn reklamasi kat Haris, justru ekektabilitasnya bertambah. "Publik tampaknya tidak menginginkan Ahok berkonflik dengan PDIP, dengan Megawati. Justru mereka menginginkan PDIP mendukung Ahok," kata Haris.

Lebih lanjut Haris menceritakan, kondisi semacam ini membuat PDIP seperti kucing yang kepanasan. "Sekarang itu PDIP kaya kucing kepanasan. Pertama membuat penjaringn, terus buat survei tapi semua keputusan ditangan Megawati. Tidak ada yang bisa disampaikan lagj selain PDIP ini sedang kebakarn jenggot," ungkap Haris.

Menurut Haris, saat ini dia melihat parpol-parpol lain tidak bisa menciptakan lawan untuk Ahok ini. Sebab yang selama ini yang dilakukan para pesaing Ahok terlalu biasa.

"Yusri sudah naik kerata api, Sandiaga ke pasar dan pungut sampah, itu hanya bias saja tidak ada yang jenius dan terlalu standar. Kalau bertolak dari hasil survei dilihat publik masih puas dengn kinerja ahok. Kasus reklamasi dan sumber waras ternyata tidak mampu menurunkan popularitas maupun elektabilitas Pak Basuki," papar Haris.

Pun dalam konteks kasus sumber waras. Publik melihat Ahok tidak bersalah dalam kasus ini. Begitu juga dengan kasus reklamasi. Kesalahannya itu semata-mata bukan di Ahok tapi di Foke dan presiden sebelumnya yang menerbitkan aturan tersebut.