Ahok: Dishub ngaco minta anggaran Terminal Rawamangun ditambah

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pembangunan kantor Suku Dinas (Sudin) Perhubungan DKI Jakarta Timur di Terminal Rawamangun menyalahi konsep awal. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menilai keinginan Dishub yang sengaja membangun Terminal Rawamangun agar ada penambahan anggaran itu terkesan aneh.

"Mesti dicek dulu secara hukumnya. Kita lihat aja dia mau ngapain, ngaco aja tuh Dishub," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/5).

Awalnya dalam rancangan pembangunan, memang tak ada Kantor Dishub yang menghalangi jalur masuknya kendaraan umum di Terminal Rawamangun. Selain itu, Gedung Sudin juga membuat lebar jalan semakin sempit. Jalur yang dibuat berbelok tersebut berdampak pada bus berukuran besar yang akhirnya tidak bisa masuk terminal.

Orang lain juga bertanya?

"Ini enggak bener karena rumah itu enggak dibikin tembus, dia belokin. Waktu lelang itu udah ada gambar yang bener. Kalau gambar yang bener ya kamu robohin dong bangunan ini , kalau enggak dirobohin ya jangan dikerjain kan," ujarnya.

Akibatnya banyak bus berukuran besar yang menurunkan dan membawa penumpang di luar terminal. Jalanan menjadi macet karenanya.‎ Dugaan Ahok, para kontraktor sengaja melanggar konsep perancangan terminal.

"Saya bilang kalian kontraktor sudah tahu dong bahwa ini melanggar dari bentuk gambar, (memang) sengaja dilanggar. Jadi kontraktornya sengaja mau didenda, lucu kan," tegasnya‎.

Menurut Ahok, meratakan ulang bangunan Kasudin itu akan menambah angaran. Sebenarnya pembangunan Terminal Rawamangun hanya butuh anggaran sekitar Rp 5,5 Milyar. Akan tetapi karena harus membongkar ulang maka akan ada penambahan dana senilai Rp 15 Milyar.

"Jadi pekerjanya belum selesai udah bongkar bangunan Kasudin itu malah lebih mahal proyeknya, bisa jadi 5,5 tambah 15 Miliar. Logika kita kalau pengerjaan sekarang tinggal 6-7 M aja kan. Masak dianggarkan lagi Rp 15 miliar, kan aneh," jelasnya.

‎Gedung Sudin yang harusnya dirobohkan tersebut, terhalang proses penghapusan aset negara oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ahok akan menggugat konsultan pembangunan terminal. PT Indosakti Pancadipo Paragraha merupakan salah satu konsultan pembangunan terminal dengan pembangunan yang sengaja dibuat merugikan.

(mdk/gil)