Ahok duga Rizal Ramli sengaja incar Pulau G karena digarap Podomoro

Merdeka.com - Komite gabungan yang diketuai Menko Maritim Rizal Ramli memutuskan menghentikan selamanya pembangunan proyek reklamasi Pulau G. Tidak hanya itu, semua bangunan yang sudah berdiri di pulau tersebut juga harus dirobohkan karena pulau G akan dijadikan ruang terbuka hijau.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga, kesepakatan komite gabungan menghentikan pembangunan pulau G karena mereka melihat PT Muara Wisesa selaku perusahaan pengembang yang tak lain anak perusahaan Agung Podomoro Land. Apalagi Ahok kerap dikait-kaitkan dengan Podomoro.

"Pulau G dianggap Podomoro, kan Ahok dianggap Gubernur Podomoro kali. Saya enggak tahu," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Jumat (1/7).

Komite gabungan terdiri dari beberapa instansi, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tim ini menilai pengembang pulau G melakukan pelanggaran berat dalam mereklamasi. Semisal, mengganggu lalu lintas laut, membahayakan proyek strategis dan vital negara hingga mencemari lingkungan. Ahok mempertanyakan penilaian itu karena seolah memang menginginkan agar pengembang hengkang dari Pulau G.

"Enggak ada ngomong itu. Nah makanya kamu wawancara Deputi deh sama Bappeda, kalau ini kan seolah-olah cuma ngincer pulau G," jelasnya.

Ahok tak segan memuji pengembang dalam pengerjaan di pulau G yang dianggap cukup rapi dan telah mengikuti kajian yang ada. "Saya enggak tau, secara teknik dia lebih bagus daripada pulau yang lain. Iya kan?," tegas Ahok.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk menghentikan reklamasi di pulau G di Teluk Jakarta, Jakarta Utara untuk selamanya. Hal ini dilakukan karena pengembang pulau G dianggap telah melakukan pelanggaran berat.

"Kami putuskan membatalkan pembangunan pulau G untuk waktu seterusnya," ujar Rizal dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/6).

Menko Rizal menilai, pelanggaran berat yang dilakukan oleh pengembang adalah keberadaan pulau G yang dianggap membahayakan lingkungan hidup.

"Apakah itu membahayakan proyek vital yang strategis, membahayakan pelabuhan, maupun membahayakan lalu lintas laut. Nah, di bawahnya itu banyak kabel yang terkait dengan listrik, powerstation milik PLN. Komite Gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk dalam pelanggaran berat," tegasnya.