Follow
Ahok dukung langkah Bareskrim & DPRD DKI usut kasus lahan Cengkareng
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung langkah Bareskrim hingga DPRD DKI yang akan mengusut dugaan praktik gratifikasi dan penipuan pembelian lahan Cengkareng, Jakarta Barat. Ahok menyebut dugaan anak buahnya terlibat sejak ada materi gugatan Toeti Soekarno.
Dalam satu materi gugatan yang diajukan pemilik lahan Toeti Soekarno, bahwa Pemprov DKI belum membayar lunas uang pembayaran sebesar Rp 648 miliar, dan masih kurang Rp 200 miliar.
"Makanya lebih baik bawa ke Bareskrim. Mau bikin pansus bikin saja supaya lebih jelas terungkap. Dia bilang kan dia gugat. Ada 200 miliar yang belum diterima (Toeti Soekarno). Ini menarik," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (30/6).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Anies ingin apa untuk kasus Kanjuruhan dan KM 50? 'Kami sampaikan bahwa ada empat hal yang harus terpenuhi baik di peristiwa Kanjuruhan maupun di KM 50,' kata Anies di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/12).Pertama perlunya menghadirkan keadilan. Proses penegakan hukum harus berujung kepada rasa keadilan. 'Satu, adalah tentang melahirkan rasa keadilan. Jadi proses penegakan hukum yang benar-benar berujung pada rasa keadilan,' kata Anies.
-
Bagaimana Anies ingin menuntaskan kasus Kanjuruhan dan KM 50? 'Kami sampaikan bahwa ada empat hal yang harus terpenuhi baik di peristiwa Kanjuruhan maupun di KM 50,' kata Anies di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/12).Pertama perlunya menghadirkan keadilan. Proses penegakan hukum harus berujung kepada rasa keadilan. 'Satu, adalah tentang melahirkan rasa keadilan. Jadi proses penegakan hukum yang benar-benar berujung pada rasa keadilan,' kata Anies.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kenapa Anies ingin menuntaskan kasus Kanjuruhan dan KM 50? 'Kami sampaikan bahwa ada empat hal yang harus terpenuhi baik di peristiwa Kanjuruhan maupun di KM 50,' kata Anies di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/12).Pertama perlunya menghadirkan keadilan. Proses penegakan hukum harus berujung kepada rasa keadilan. 'Satu, adalah tentang melahirkan rasa keadilan. Jadi proses penegakan hukum yang benar-benar berujung pada rasa keadilan,' kata Anies.
Dugaan lain, menurut dia, adalah pembayaran lahan seluas 4.6 hektare itu tidak ditransfer ke rekening pribadi dari pemilik lahan, Toeti Soekarno melainkan melalui kuasa hukumnya, Rudi Hartono Iskandar.
"Kita mesti lihat, ini bayarnya bukan ke rekening Tuti langsung. Bu Ika transfer bukan ke rekening sertifikat, tapi ke kuasa hukum," jelas Ahok.
Atas dasar ini lah, mantan Bupati Belitung Timur itu curiga anak buahnya terlibat praktik bagi-bagi uang pembelian Rp 200 miliar dari total Rp 648 miliar. Pembayaran yang dilakukan dengan uang tunai sehingga sulit dilacak.
"Makanya ini ada sesuatu. Kita minta transaksi non tunai tujuannya supaya gampang melacak. Mereka masih ngeles lagi, udahlah, oknum pejabat di DKI, cuma dua pilihan, dituduh incompetent, enggak mampu, pinter-pinter masa ada yang enggak mampu sih kan saya sudah bilang, ngerti kok mereka kok, tidak mampu atau memang ada sesuatu," tutup Ahok.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca Selengkapnya
Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meninjau bantaran kali Krukut di Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (15/10).
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud menilai dugaan kecurangan Pemilu 2024 lebih tepat diselidiki melalui Hak Angket DPR bukan dibawa ke MK.
Baca Selengkapnya
Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Sedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca Selengkapnya
Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya