Ahok gandeng KPK usut kasus gratifikasi Rp 9,6 M tanah Cengkareng

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan gratifikasi pembelian lahan di Cengkareng yang rencananya akan dibangun rusunawa. Nilai gratifikasi tersebut mencapai Rp 9,6 miliar.

Ahok, sapaan Basuki, mengaku dugaan gratifikasi ini pertama kali dilaporkan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Ika Adji Lestari pada bulan Januari lalu.

"Waktu itu dilaporin dari kepala dinas, ada sejumlah uang dari hasil pembelian. Saya tanya kenapa ada duit seperti itu?," kata Ahok mengulang perbincangannya dengan Ika saat itu, di Balai Kota, Senin (28/6).

Kepada Ahok, Ika mengaku uang itu diberikan oleh di penjual tanah. Dia kemudian melihat uang yang diberikan kepada Ika dan segera meminta anak buahnya itu melapor ke KPK.

"Katanya mereka (penjual) kasih Pak. Saya langsung curiga. Kasih berapa? Dia kasih lihat. Wah, miliaran. Belasan miliar ini. Saya bilang ini bukan kasih terima ini. Ini pasti ada sesuatu. Makanya saya lapor KPK, terus diselidiki," jelasnya.

Hingga kini, lanjut Ahok, KPK masih menelusuri kasus dugaan gratifikasi tersebut. Dia mengaku terus berkoordinasi dengan KPK.

Seperti diketahui, BPK menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan 2015 tentang pembelian lahan di Cengkareng. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui membeli lahan seharga Rp 648 miliar di Cengkareng, Jakarta Barat. Belakangan diketahui tanah itu milik DKI.

Namun entah bagaimana ceritanya diketahui tanah tersebut memiliki dua sertifikat. Satu miliki Dinas Kelautan Perikanan dan satunya milik seorang warga bernama Toeti.