Ahok geram hanya disuruh lapor lingkungan RT/RW sudah protes

Merdeka.com - Belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibuat meradang dengan ulah pengurus RT/RW. Sebabnya rombongan pengurus RT/RW memprotes SK Gubernur No. 903 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Serta, Pergub 168 tahun 2014 tentang Pedoman RT RW DKI Jakarta.

SK tersebut mengamanatkan pengurus RT/RT melaporkan kondisi lingkungan sebanyak 90 kali dalam sebulan atau minimal 3 laporan dalam sehari. Mereka keberatan dengan kewajiban memberikan laporan tiga kali dalam sehari. Padahal, pengurus RT/RW rajin meminta insentif dan dana operasional.

Ahok menuding RT dan RW yang ribut justru sering memalak warganya. Pengurus RT/RW juga sering kali bertindak sebagai makelar sekaligus pemberi izin pendirian kios-kios di lahan milik Pemprov DKI kepada pihak lain.

Dia bercerita, keberadaan RT merupakan warisan penjajahan Jepang yang dimanfaatkan untuk mengontrol dan mengawasi penduduk yang datang dan pergi. Di negeri matahari terbit itu, katanya, RT/RW punya peran besar terhadap warganya dalam berbagai hal.

"Di Jepang, fungsi RT/RW bukan mengontrol. Di sana, RT/RW harus tahu siapa yang belum keluar ketika gempa," kata Ahok di RPTRA Taman Sawo, Cipete, Jakarta, Selasa (31/5).

Ahok menyebut petugas RT/RW di Jepang dituntut untuk peduli dan berperan sebagai pemerhati terhadap kondisi warganya. Misalnya, dalam hal peringatan dini terhadap bencana, mengontrol warga yang sakit di daerahnya.

"RT/RW harus temukan warga mana yang tidak sekolah, warga mana yang lagi hamil tidak mengontrol kehamilannya di Puskesmas, orangtua mana yang tidak ke Puskesmas ketika sakit," terangnya.

Tak hanya itu, lanjut Ahok, petugas RT/RW di sana juga harus tahu mana anak-anak yang tidak sekolah karena kekurangan.

"RT/RW harus tahu persis, siapa warganya yang butuh sekolah. RT harus tahu persis, keluarga mana yang dititipin anak istimewa, anak kurang mental, kurang fisik. Siapalagi yang bisa kasih tahu, ada anak pintar, mau sekolah, katanya tapi tidak punya biaya, RT harus tahu itu," tandas Ahok.

Dari fakta ini lah, aturan untuk wajib lapor via Qlue dirasa Ahok cukup penting. Karena, selain menjadi pemerhati di lingkungannya, laporan petugas RT/RW bisa menjadi kontrol bagi Ahok untuk mengawasi kinerja lurah dan camat.

"Dengan sistem ini, setiap detik dalam handphone saya langsung keluar, lurah mana yang paling rajin, SKPD mana yang paling rajin. Inilah yang bisa membantu kita responnya cepat," pungkasnya.