Ahok geram suku dinas DKI ajukan anggaran tak masuk akal

Merdeka.com - Jelang pengesahan R-APBD DKI 2016 yang akan dilakukan antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui masih banyak anggaran siluman dalam draf usulan dari dinas-dinas di DKI Jakarta.

Melihat indikasi penyelewengan anggaran tersebut, pria yang akrab disapa Ahok telah menyisir tiap detil anggaran dan memangkas anggaran boros yang diusulkan jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di bawahnya.

"Makanya hari ini saya sisir. Kalau enggak sampe selesai sisir, saya enggak mau kirim. Saya mau sisir semua yang mayoritas 70-80 persen sudah saya cek dan saya sudah instruksikan teman-teman harus buang," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (23/11).

Ahok mengungkapkan, instruksi untuk memangkas rancangan anggaran dilakukan di berbagai dinas. Semisal pembelian alat tulis kantor yang jumlahnya mencapai Rp 500 miliar untuk semua SKPD.

Kemudian, pembayaran tenaga ahli di semua dinas yang mencapai angka Rp 600 miliar. Selain itu, dia juga menyorot rancangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI yang akan menyelenggarakan festival kota tua hingga Rp 10 miliar.

Dia juga geram dengan anggaran Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang melonjak naik dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 200 miliar menjadi Rp 700 miliar.

"Bayar tenaga ahli tenaga ahli semua kegiatan sampe Rp 600 M. Sudin kesehatan Rp 5-6 M setiap tahun. Masa Disparbud bikin festival kota tua Rp 10 M. Lu mau undang artis apa? Enggak bener gitu lho. Nah ini mesti kita potong," jelasnya.

"Masa badan air, kebersihan, dari Rp 200 M meledak jadi Rp 700 M. Begitu saya periksa, dia bilang, maaf pak salah ngisi. Gila, salah ngisi pake excel," tukasnya.

Oleh sebab itu, mantan Politisi Gerindra ini meminta agar seluruh draf anggaran dari semua dinas untuk tidak lagi menggunakan manual, karena rentan diselewengkan.

Dia meminta agar setiap rancangan anggaran dimasukkan ke dalam e-budgeting dan e-planning, agar mempermudah pihaknya dalam melakukan evaluasi dan pengawasan.

"Kalau manual kan bisa jadi si-A atau si-B ganti halamannya. Orang setebal itu dari bawahnya, kamu bisa periksa berapa ribu halaman? Diganti selembar-selembar kita enggak tahu. Makanya begitu saya sadar mereka manual, saya tahan," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

"Saya ingin bukunya dicetak dari e-planning dan e-budgeting," lanjutnya. (mdk/eko)