Ahok heran dan bakal tanya Djarot karena beda pendapat soal PSSU

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bingung dengan sikap wakilnya Djarot Saiful Hidayat karena beda pandangan terkait Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Di mana politisi PDI Perjuangan tersebut menyebut pasukan orange milik Basuki atau akrab disapa Ahok telah membawa dampak negatif bagi warga Jakarta.‎

Padahal sebelumnya, pengakuan Ahok, Djarot memuji program kebersihan tersebut saat diluncurkan.

"Saya enggak ngerti maksudnya apa, nanti Rapim saya mau tanya (ke Djarot). PPSU itu saya buat SK itu Mei, 2015, atau Juni. Dulu (Djarot) muji-muji PPSU, Top.. Top.. Top.. Bagus katanya, Bersih. Sekarang tiba-tiba beda, makanya saya mau tanya," katanya‎ di Balaikota DKI Jakarta, Senin (18/4).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, gotong royong di Jakarta tetap ada setelah PPSU dioperasikan. Namun, permasalahannya adalah, apakah dengan gotong royong tersebut permasalahan sampah di Jakarta dapat teratasi.

"Sekarang saya tanya, kalau jakarta cuma ngandalin kerja bakti tiap hari, ada enggak yang mau kerja bakti kalian? Enggak bisa. Orang cari duit kok, di perumahan mewah juga kagak ada. Terus kalau Jakarta bersihin seminggu sekali, bersih enggak?‎" jelasnya.

Permasalahan sampah di Jakarta memang bukan perkara mudah. Ahok mengakui, sampah terus bertambah dalam hitungan jam. Seperti saat hujan pada minggu pekan lalu, sampah menyumbat tali air dan menyebabkan genangan selama beberapa jam.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan,‎ dengan adanya pasukan orange ini cenderung menyebabkan warga menjadi manja. Alhasil kini warga Jakarta cenderung malas melakukan kerja bakti, lantaran semua sudah dibersihkan PPSU.

"Budaya gotong royong jangan sampai hilang. PPSU itu bisa mematikan gotong royong loh.‎ Warga jadi tergantung pada PPSU. Warga jadi manja. Terus ketika menemukan ketidakberasa, apa-apa langsung lapor. Kemudian lurahnya yang kena dan gaji dipotong. Kan kasiha kalau begitu," jelasnya di Jakarta, Sabtu (16/4).

Seharusnya, Djarot menilai, keberadaan PPSU hanya membantu warga dalam merawat prasarana dan saran umum. Bukan sebaliknya, di mana PPSU memegang peranan utama dalam menjaga itu semua.

"Jangan semua diserahkan kepada PPSU, tetapi warga bergotong royong bersama PPSU. Seperti‎ kerja bakti yang diadakan setiap hari Minggu di lingkungan. Warga harus turun tangan, tidak mengandalkan PPSU," tutup mantan Bupati Blitar ini.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah mempekerjakan sebanyak 33.099 PPSU pada Agustus 2015 lalu. Mereka ditugasi secara khusus untuk mewujudkan Kota Jakarta yang modern dan tertata rapi. PPSU ditempatkan di tiap kelurahan di Jakarta.

Ahok menugaskan PPSU untuk mewujudkan Jakarta bersih dan tidak ada puntung rokok yang berserakan. Mereka juga bertugas menimalisir genangan ketika hujan turun. PPSU ini memperoleh gaji sebesar upah minimum provinsi, yaitu Rp 3,1 juta per bulan. Mereka juga mendapat fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. (mdk/eko)