Ahok heran kenapa warga DKI malas bayar pajak online

Merdeka.com - Tahun lalu, capaian pajak di Pemprov DKI tak maksimal. Dari target Rp 32,5 triliun, hanya tercapai Rp 27 triliun.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, curiga dengan pendapat ini karena banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran meski sudah ada sistem online. Dia akan mengklarifikasikan ini dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, untuk meminta penjelasan.

"Ini gila-gilaan, saya mesti cek barang-barang seperti ini? Apakah berdasarkan target? Saya gak mau. Saya panggil Sekda. Saya ingin kalau di satu wilayah masih ada yang tidak online berarti masih ada yang curangin pajak. Semua saya hapus," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/1).

Dia menduga, permainan yang dilakukan di Dinas Pelayanan Pajak sudah cukup parah dan selama ini dibiarkan.

"Makanya semua orang pengen jadi pegawai pajakkan. Masih terima uang gede pun masih bocor. Kan kurang ajar itu. Sekarang ada 12 ribu restoran, apa sih susahnya menentukan siapa yang curang siapa yang gak curang?" kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok yakin, alasan kekurangan pegawai untuk menarik pajak adalah bohong. Dia memastikan persoalan ini hanya karena ingin mengulur waktu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Melihat persoalan inilah yang membuat dirinya mengganti Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi dengan Agus Bambang.

"Saya evaluasi Maret, kira-kira Pak Agus ini terkontaminasi gak sama orang pajak. Kami tes dulu. Kalau 3 bulan terkontaminasi kami kirim lagi orang yang lebih gendeng lagi? gila lagi. Kalau bisa beres di perubahan tinggal ubah aja," tutupnya.