Follow
Ahok heran reklamasi PT KBN tanpa izin, tapi tak ada yang protes
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan reklamasi di Teluk Jakarta bersama kementerian terkait. Rencananya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya akan turut hadir.
Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, akan mempertanyakan kepada kementerian terkait tersebut soal reklamasi yang dilakukan PT Kawasan Berikat Nusantara. Reklamasi tersebut telah selesai, tetapi tidak ada satupun yang mempertanyakan pengurukan laut yang dibantu oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).
"Ini saya mesti tanya, terus berani enggak mereka mutusin, di situ saya akan ngomong yang KBN nguruk salah tanpa izin kok enggak ada yang ngomong, 12 hektare loh PT KBN ngurugk logistik sama PT KCN buat stok pasir, segala macem, batubara, kok enggak ada yang ribut," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/4).
-
Kenapa proyek restorasi menuai kecaman? Mereka takut proyek tersebut akan menjadi rekonstruksi besar-besaran atas monumen terkenal tersebut dan merugikan pelestarian struktur bersejarahnya.
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
-
Siapa yang dirugikan karena hama bebeluk? Petani di Subang Dapati 200 Hektare Sawahnya Mati Mengering, Ternyata Hama Ini Penyebabnya Para petani di Blok Pesawahan, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, hanya bisa gigit jari mendapati 200 hektare lahan sawahnya mati mengering.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Siapa yang melakukan pemalakan? Dijelaskan bahwa oknum di PPDS Anestesi Undip ini meminta uang senilai Rp20-40 juta. Permintaan uang ini bahkan berlangsung sejak dokter Risma masuk PPDS Anestesi sekitar bulan Juli hingga November 2022 lalu. 'Dalam proses investigasi, kami menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam program tersebut kepada almarhumah Risma. Permintaan uang ini berkisar antara Rp20-Rp40 juta per bulan,' ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril pada Minggu (1/9).
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
Menurutnya, reklamasi yang dilakukan PT KBN memberikan dampak negatif pada lingkungan. Bahkan, reklamasi yang dilakukan di kawasan Cilincing, Cakung, Jakarta Utara ini sebenarnya langsung berimbas kepada nelayan.
"Di sana Cakung Cilincing ada nelayan enggak? Marunda ada nelayan enggak? Kok ketua nelayan enggak pernah kritik itu, cuma kritik swasta. Terus ketua kelompok nelayan itu nelayan apa bukan sih? Kayanya bukan deh," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca Selengkapnya
Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Anies heran selalu mendapatkan pertanyaan tentang proyek IKN
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.
Baca Selengkapnya
Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca Selengkapnya
Masyarakat sekitar Penajam Paser Utara memang tidak menunjukan penolakannya terhadap IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
24 warga menolak pembangunan Kedubes India di Jakarta Selatan yang dilakukan Waskita Karya.
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama atau Ahok blak-blakan sejumlah masalah di ibukota Jakarta.
Baca Selengkapnya