Ahok ingin paksa bus di Jakarta pakai sistem bayar per kilometer
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) ikut manajemen Transjakarta agar menerapkan bayar rupiah per kilometer. Ketentuan itu, kata Ahok merupakan bagian dari pembinaan agar pengusaha bus di Jakarta bertanggungjawab.
"Kami sebenarnya mau maksa supaya pemain-pemain bus ini ada tanggung jawab. Kalau sekarang mau (gabung) ganti bus bagus, enggak ada yang bagus, penumpang juga naik," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).
Lanjut Ahok, pemerintah juga ikut bersalah terkait lonjakan tarif angkutan umum yang naik. Hal itu akibat adanya kenaikan bahan pokok di masyarakat.
-
Kenapa pemilik bus dianggap bertanggung jawab? 'Saya kira selain sopir bus yang lalai dan memaksakan, kuat dugaan pemilik bus juga sebenarnya mengetahui kondisi ini. Karena hanya dua dugaannya, unit bus tidak pernah dicek atau sengaja dibiarkan beroperasi meski bermasalah.' 'Apa pun itu, dua-duanya jelas salah.
-
Siapa yang menggagas Transjakarta? Pertama kali digagas tahun 2001 dan ditindaklanjuti saat era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
-
Siapa yang mengangkut barang di bus? Namun, terdapat sopir bus yang nekat membawa muatan berlebihan.
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Siapa yang ditegur sopir angkot? Peristiwa itu diketahui terjadi di Jalan Baru Puspanegara Citeureup, Kabupaten Bogor belum lama ini. Pemotor itu awalnya hendak menegur dengan sedikit sindiran, namun mendapat reaksi tak terduga dari sopir angkot tersebut.
-
Siapa sopir bus yang mengajak penumpang makan? Sopir bus yang diketahui bernama Satir ini mengungkapkan terimakasih atas doa yang dipanjatkan untuk dirinya.
"Yang salah pemerintah, harusnya kontrol itu lebih intensif, akhirnya terjadi pemerasan, jadi persoalannya kalau semua naik, harga bahan pokok naik, semua naik, apa yang akan dipikir rakyat, minta naik gaji dong," terang dia.
Ahok juga mengungkapkan keinginan buruh untuk naik gaji tidak tepat. Persoalannya, kenaikan gaji tidak berbanding lurus dengan produktifitas.
"Dengan naik gaji, produktifitas kita naik enggak? Belum tentu juga. Bisa bersaing dengan luar enggak? Belum tentu juga. Jadi, barang ini harus kita tekan semuanya, termasuk transportasi. Siapa yang lakukan, ya pemerintah, otomatis dengan gaji segitu bisa cukup lah," pungkas Ahok.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaSeluruh direksi dan operator Transjakarta sudah menandatangani pakta netralitas karena pihaknya merupakan bagian dari Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca SelengkapnyaRatusan sopir angkot menggeruduk Gedung DPRD Kota Bekasi, pada Rabu (2/10).
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaPenambahan bus listrik Transjakarta dianggap bisa menekan polusi udara yang memburuk.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sudah mengomunikasikan tiga hal bersama manajemen TransJakarta dan perwakilan demonstran.
Baca SelengkapnyaAhok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut Djoko, pengawasan terhadap bus pariwisata masih perlu diperketat dan harus ada sanksi bagi perusahaan bus yang lalai terhadap tertib administrasi.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca SelengkapnyaAksi yang dilakukan oleh para awak angkutan dilakukan karena sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan.
Baca Selengkapnya