Ahok janji ganti rugi lahan Bidara Cina asal tunjukkan sertifikat

Merdeka.com - Setelah Kampung Pulo, Pemprov DKI Jakarta, berencana menertibkan pemukiman kumuh di Bidara Cina. Tapi rencana tersebut belum jelas kapan dieksekusi karena masih mendapat pertentangan, salah satunya soal ganti rugi lahan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan dirinya bakal mengganti kerugian asalkan kepemilikan lahan tersebut jelas buktinya.

"Bidara Cina minta Rp 25 juta per meter ganti rugi? Kalau memang punya bukti ya dibayar. Tapi sekarang logika gini, ini bukan tanah saya, saya dudukin tanah kamu. Bayarnya ke kamu atau ke saya? Logika saja. Kalau Anda punya tanah, saya dudukin tanah Anda. Lalu tanah Anda mau dibayar orang, kasih saya kasih kamu? Kasih kamu," bebernya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/9).

Meski begitu, Ahok menjelaskan pembongkaran Bidara Cina berbeda dengan pembongkaran Kampung Pulo lalu. Sebab dari data yang dia dapat warga Bidara Cina memiliki sertifikat tanah.

"Jadi mereka (warga Bidara Cina) sudah duduk di atas tanah sertifikat, yang jiwa serata dan pemda. Tapi itu pemda sertifikat loh bukan tanah negara," tuturnya.

Itu sebabnya, dia berjanji akan membayar seperemnpat nilai tanah pada warga yang punya sertifikat. "Harusnya di hukum, dudukin tanah orang tapi ya sudah nggak apa-apa. Karena ini kesalahan puluhan tahun. Yasudah. Tapi kalau nuntutnya gede ya dia punya dasar apa?," tutupnya.