Ahok janji penuhi panggilan Komisi III DPR, asal bareng Kapolda

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengaku siap memenuhi panggilan Komisi III DPR terkait korupsi RS Sumber Waras yang selalu dikaitkan dengannya. Rencananya, Komisi III DPR akan menjadwalkan ulang pemanggilan Ahok pada pekan depan.

Ahok dipanggil bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian untuk menjelaskan sejumlah kasus hukum di Jakarta. Termasuk soal pembongkaran Kalijodo, prostitusi di Alexis dan Malioboro, hingga korupsi RS Sumber Waras. Hari ini harusnya Ahok dan Kapolda diundang, namun tak bisa hadir.

Ahok janji akan memenuhi panggilan Komisi III DPR tersebut. Dia menunggu Kapolda Tito untuk bersama-sama menjelaskan kepada Komisi III DPR.

"Lagi tunggu Kapolda kapan ada waktu, kalau dipanggil ya datang aja," kata Ahok di Balai Kota, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (7/3).

Rencana pemanggilan Ahok dan Tito diketahui terjadi pada hari ini. Namun hal itu urung dilakukan karena Tito masih menangani pengaman KTT OKI.

Ahok mengatakan, akan memenuhi pemanggilan itu jika Tito juga bersedia. "Iya bareng-bareng," pungkas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sebelumnya, Komisi III DPR akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian pada Minggu depan. Ahok dan Tito diminta untuk menjelaskan persoalan hukum di Jakarta mulai dari masalah penggusuran, dugaan perdagangan orang di Hotel Alexis hingga pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang disebut-sebut menyeret nama Ahok.

"Kalau normal (pemanggilan) biasanya Minggu depan. Yang jadi soal kesediaan Pak Kapolda dan gubernur, bisa enggak mereka Minggu depan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/3).

Menurut Desmond, awalnya Komisi III DPR memanggil Ahok dan Tito pada hari ini. Karena Tito sedang fokus melakukan pengamanan KTT OKI, pemanggilan urung dilaksanakan.

Pemanggilan terhadap Ahok dan Tito ke Komisi III DPR ini, tegas Desmond, untuk menjelaskan segala persoalan penegakan hukum di Ibu Kota Jakarta. Apalagi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras disebut-sebut menyeret nama Ahok.

"Semua hal jangan sampai ini black mail kepada Ahok, jangan sampai ini jadi fitnah-fitnah lain," tegasnya.

Ketua DPP Partai Gerindra ini tak mau publik menjadi bingung soal penegakan hukum di Jakarta. Oleh sebab itu, menjadi penting bila Komisi III DPR ingin mendapatkan penjelasan soal hukum di Jakarta agar tak memicu fitnah.

"Ini bagian dari menjadi bagian menjelaskan persoalan, Sumber Waras Ahok terlibat atau tidak, dijawab pimpinan KPK, nah semua ini bicara penegakan hukum, berarti ini wilayah-wilayah yang harus diklarifikasi oleh yang bersangkutan," tandasnya.