Ahok: Kalau APTB tak mau ikut, kita larang masuk jalur Busway!
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melarang bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) melintas di jalur Transjakarta per Juni 2016. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan jika operator APTB bersikeras tidak mau bergabung, maka mereka tidak diperbolehkan masuk ke jalur busway.
"Enggak ada persiapan ya. Mereka kalau enggak mau ikut ya kita larang masuk saja sudah," kata Ahok di RPTRA Karang Anyar Utara, Jakarta, Selasa (24/5).
Menurutnya, jika APTB bersedia gabung dengan Transjakarta, bus-bus itu tidak perlu lagi ngetem menunggu penumpang atau repot-repot kejar target. Karena, lanjut Ahok, sopir bus APTB akan dibayar melalui APBD.
-
Kenapa ratusan bus Transjakarta dihapus? Bukan karena terbengkalai, melainkan 417 bus Transjakarta itu disebut telah habis pemakaiannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bus tersebut sudah selesai masa pakainya oleh PT Transjakarta dan diusulkan dihapus dari aset. "Artinya, keseluruhan bus ini sudah selesai masa pakainya, maka ini diusulkan untuk dihapuskan," kata Kadishub.
-
Siapa yang ikut terdampak fenomena bus telolet di Tangerang? “Wah ini sih nggak bener, nggak bener bocah-bocah rame banget asli (mengejar bus telolet di jalan),“ kata pengguna jalan yang merekam ramainya anak-anak di jalan, sembari menuliskan kata meresahkan.
-
Bagaimana Transjakarta bantu jemaat ke GBK? Setelah dari depo, para jemaat bisa memanfaatkan layanan Transjakarta untuk menuju lokasi Misa Agung di GBK.'Depo kami sangat dekat dengan layanan Transjakarta regular. Jadi dari lokasi kantong parkir, para jemaat bisa menggunakan layanan kami yang menuju ke GBK, demikian juga selesai acara jemaat bisa menggunakan layanan yang sama untuk kembali menuju kantong parkir yang berada di depo,' jelas Ayu.
-
Kenapa BRT Trans Jateng dipindahkan ke Terminal Kutoarjo? Dengan pengalihan tersebut, calon penumpang mendapat tempat yang lebih representatif.
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Bagaimana LRT Jabodetabek membantu mengurangi kemacetan? Sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan sistem transportasi publik, LRT Jabodetabek dirancang agar dapat memberikan layanan yang cepat, efektif, dan efisien. Dengan hadirnya LRT, perjalanan antar titik di wilayah Jabodetabek menjadi lebih praktis dan nyaman.
"Keuntungannya kan gini APTB itu enggak main kebut-kebutan, kalau sekarang kan APTB enggak ada penumpang, dia kejar target sana dia enggak mau ambil penumpang. Kadang kalau penyimpang lagi jamnya enggak sesuai dia enggak mau jalan," jelasnya.
Selain menguntungkan bagi sopir dan operator, penumpang juga tidak perlu menunggu lama untuk mendapat layanan bus itu.
"Nah coba kalau kita bayar rupiah per kilometer, ada enggak ada penumpang dia jalan, jadi ini akan menguntungkan penumpang," imbuh Ahok.
Sebelumnya, Kadis Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, sejak awal izin operasional bus APTB sudah menyalahi aturan.
"Kita berikan opsi untuk urus izin dan bergabung dengan Transjakarta, karena memang sejak awal izinnya juga menyalahi aturan," kata Andri di Balai kota, Jakarta, Senin (23/5).
Selain dilarang melintas, kata Andri, nama APTB ke depannya juga harus diganti karena sudah tidak terintegrasi dengan jalur Transjakarta. Kecuali, operator APTB mengurus izin ke Kemenhub untuk dapat kembali beroperasi di jalur umum dan mengubah nama.
"Nama APTB juga harus dihapuskan karena kan sudah tidak lagi terintegrasi Transjakarta, silakan kalau ada izin kementerian ganti nama lain," terangnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seluruh direksi dan operator Transjakarta sudah menandatangani pakta netralitas karena pihaknya merupakan bagian dari Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaWali Kota Bogor, Bima Arya turun langsung ke jalan untuk tertibkan PKL yang berjualan di jalan dan angkot ngetem sembarangan yang sebabkan kemacetan.
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSaat bus membunyikan "telolet", warga langsung berkerumun dan berjoget, sampai mengejar bus .
Baca SelengkapnyaDirlantas ingin pelarangan angkutan berat melintas di Tol Dalam Kota saat KTT ASEAN diawali dengan sosialisasi.
Baca SelengkapnyaRatusan sopir angkot menggeruduk Gedung DPRD Kota Bekasi, pada Rabu (2/10).
Baca SelengkapnyaPolda Banten tidak menerapkan contra flow, itu karena arus kendaraan yang mengarah ke Jakarta harus tetap dibuka
Baca SelengkapnyaBawaslu meminta peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang stiker kampanye di fasilitas publik.
Baca SelengkapnyaAhok juga tidak bisa ikut berkampanye karena posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Baca SelengkapnyaAhok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaViral aturan orang dengan pakaian atau baju partai politik dilarang menggunakan Transjakarta.
Baca SelengkapnyaWalaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya