Ahok: Kalau RT/RW mau terima uang, kinerja juga harus terukur

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengungkapkan, SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di DKI justru memudahkan pejabat setempat untuk membuat laporan. Tak hanya itu, penggunaan aplikasi qlue di ponsel android dinilai bisa digunakan siapa saja, mengingat harganya sudah terjangkau.

"Hampir semua orang itu punya HP, siapa sih yang enggak punya HP di DKI, saya mau tanya. Kenapa kita gunakan android, smartphone yang harga Rp 400.000 itu sudah ada android," ujar Basuki atau Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (30/5).

Meski para RT dan RW harus bermodal ponsel android sendiri, namun terkait pulsa pemprov mengatakan memberikan uang untuk pulsa senilai Rp 75.000 setiap bulannya.

"Kita kasih pulsa sebulan Rp 75.000," tutur Ahok.

Kendati demikian, Ahok tak memungkiri jika RT dan RW bukanlah masuk dalam keorganisasian pemerintah. Sehingga pergub yang dicanangkannya itu berupa tawaran semata.

"Betul, dia bukan dibawah organisasi kami. Tapi kan saya cuma nawarin nih, kalau anda mau ambil uang operasional Rp 1,2 juta/bulan pertanggungjawabannya gimana nih? Karena sebagian cuma lewat kwitansi-kwitansi doang yang sebagian ngarang," ungkap Ahok.

"Kalau begitu, kalian dibuat resmi saja, kalau kalian mau terima uang, kinerja juga harus terukur. Kalau kamu enggak setuju ya sudah," tambah Ahok.

Ahok justru menilai ada oknum RT dan RW yang justru memungut uang dari masyarakat tanpa adaya transparansi.

"RT RW boleh enggak ambil uang dari masyarakat tanpa transparansi? Itu enggak boleh dalam aturan kita. Banyak oknum RT RW yang punya parkir liar, coba itu yang di Mangga besar setornya ke siapa," papar Ahok.

Ahok mengatakan jika mereka tidak sanggup menjalankannya sebaiknya dilimpahkan ke pihak lain. Sebab RT seharusnya menjadi pemerhati warga.

"RT itu harus memerhatikan warganya. Kalau ku enggak sempet buat itu, ya sudah kasih saja ke istri kamu, anak kamu yang ngerjainnya," tegas Ahok.