Ahok klaim beli puluhan hektare tanah warga buat kepentingan umum
Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama terus menggalakkan warga agar menjual lahan kepada Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya agar lahan tersebut dapat diberdayakan untuk kepentingan bersama, seperti membangun ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) atau waduk.
Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan pembelian lahan milik warga. Bahkan, jumlahnya kini sudah mencapai puluhan hektar.
"Udah banyak, puluhan hektar, gak inget ada catatannya. Kita cepet kerjakan kok. Cuma ada permainan aja makanya lama," katanya di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (2/2).
-
Siapa yang menjual sebagian lahan rumah? Sebagai hasilnya, keduanya sepakat untuk memecah lahan yang mereka miliki dan menjual lebih dari sebagian lahan tersebut kepada keluarga yang sekarang menjadi tetangga.
-
Apa harga tanah termahal di Indonesia? Tanah kosong di kawasan ini sudah terbilang sangat jarang karena sebagian besar sudah digunakan untuk membangun gedung mewah yang digunakan oleh perusahaan terkenal baik lokal maupun perusahaan global.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang punya rumah mewah dengan harga Rp50 miliar? Menariknya, Sarita Abdul Mukti juga memiliki kediaman lain yang juga dijual dengan harga yang mencapai Rp50 miliar.
-
Bagaimana Pak Tumiran mendapatkan lahan tambahan? Dari dua hektare lahan awal saat datang ke lokasi transmigrasi, kini Pak Tumiran juga sudah punya lahan total seluas 12 hektare. 'Saya kadang beli lahan satunya orang lokal, lahan duanya orang lokal. Waktu di sana saya beli masih murah, sekitar Rp2 juta, 3 juta per hektare,' kata Pak Tumiran.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, agar memudahkan warga menjual lahan mereka kepada Pemprov DKI, maka pihaknya membebaskan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pembuatan sertifikat hak milik (SHM).
"Iya bantu rakyat supaya punya sertifikat. Kalau udah punya sertifikat kita juga gampang belinya," terangnya.
Dia menjelaskan, nantinya lahan tersebut penggunaannya akan dikembalikan kepada warga lagi. "Gak tahu wilayahnya, hampir semua wilayah. Itu 184 RPTRA dari mana tanahnya, dari situ bos," tutup Ahok.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim telah mengembalikan ratusan ribu hektare lahan HGU kepada negara 2 tahun lalu.
Baca SelengkapnyaAnies diketahui sempat menyindir kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu.
Baca SelengkapnyaWarga Kelurahan Polehan, Kota Malang, akhirnya dapat bernafas lega karena setelah 24 tahun akhirnya mendapat kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaNusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca SelengkapnyaMenurut Hashim, sudah banyak investor yang tertarik untuk membantu buatkan rumah bagi rakyat kecil di Indonesia.
Baca Selengkapnya10 Sertipikat dibagikan secara door to door oleh Hadi Tjahjanto dan 30 sertipikat lainnya dibagikan secara ngariung.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meninjau bantaran kali Krukut di Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (15/10).
Baca Selengkapnya