Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok klaim sensus ekonomi bantu program penyaluran kredit pemerintah

Ahok klaim sensus ekonomi bantu program penyaluran kredit pemerintah Ahok sambut kedatangan petugas sensus ekonomi. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan jika data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait sensus ekonomi sangat dibutuhkan pemerintah. Ia menilai dengan begitu pemerintah baik pusat dan daerah bisa menghitung-hitung nilai bantuan yang akan diberikan, apalagi untuk para pengusaha kecil menengah.

"Ini (sensus ekonomi) betul-betul menguntungkan ya. Data sensus ini akan membuat kami (pemerintah) menyusun anggaran pengembangan untuk mendukung ekonomi, terutama ekonomi rumah tangga informal," ungkap Ahok usai didata oleh petugas sensus ekonomi di rumahnya, Pluit, Jakarta Utara, Minggu (1/5).

"Kita (Pemerintah) bisa gampang menyalurkan bantuan kredit atau mendukung pra sarana atau perizinan apapun untuk mendukung mereka (pengusaha UMKM)," tambahnya.

Orang lain juga bertanya?

Meski demikian, Ahok menyayangkan fenomena yang kini tengah terjadi yakni maraknya pengusaha bisnis online yang luput dari pendataan pemerintah. Sehingga, Ahok sesumbar lantaran tak mengantongi data jumlah pengusaha bisnis online maka pemerintah tidak bisa menyalurkan bantuan.

"Kita sekarang condong seperti ini. Nggak pernah kebayang sekarang itu orang tiba-tiba di rumah bisnis online ada virtual office makanya saya juga katakan tata ruang kita musti di verifikasi. Verifikasi nih jadi sekarang orang gak jaman lagi nih punya kantor punya produk, punya pabrik seperti itu konsepnya. Nah sekarang kita indonesia pernah nggak punya data itu? nggak pernah," tuturnya.

Padahal, lanjut Ahok, jika working place atau tempat usaha ada di lokasi yang jelas, maka pemerintah akan senantiasa membantu terkait perizinan. "Kalau working place yang kita siapkan perizinan PTSP yang kita siapkan permodalan, dukungan SKPD-SKPD terhadap potensi-potensi usaha ini sesuai dengan nawacita presiden 6 dan 7, ya kan?" ujarnya.

Dengan mengantongi data, tambah Ahok, pemerintah bisa mengetahui siapa sajakah yang patut mendapatkan bantuan kredit atau lain-lain.

"Dengan mencocokkan data yang sensus dengan data yang saya punya, saya bisa tahu. Nah saya bisa tahu data ini untuk apa, untuk bantu orang termasuk mana yang benar mana yang salah. Jadi ini dia ada pihak lain yang mencocokkan, itu yang saya sangat dukung. Makanya saya juga mengimbau para warga di dki kalau ada petugas datang, tolong diterima. Ini bukan mau ngejar pajak," tandasnya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Miris, Cuma 100 Pinjol Saja yang Berizin dan Diawasi OJK
Miris, Cuma 100 Pinjol Saja yang Berizin dan Diawasi OJK

Masyarakat diharapkan selalu waspada dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Pemerintah Bagikan Bansos Lewat Situs Judi Online
CEK FAKTA: Hoaks Pemerintah Bagikan Bansos Lewat Situs Judi Online

CEK FAKTA: Hoaks Pemerintah Bagikan Bansos Lewat Situs Judi Online

Baca Selengkapnya
OJK Beberkan Data, Banyak Masyarakat Butuh Pinjol
OJK Beberkan Data, Banyak Masyarakat Butuh Pinjol

Tercermin dari outstanding pembiayaan yang sudah disalurkan mendekati Rp600 triliun.

Baca Selengkapnya
Mengejutkan, 70 Persen Penduduk ASEAN Ternyata Tidak Punya Rekening Bank
Mengejutkan, 70 Persen Penduduk ASEAN Ternyata Tidak Punya Rekening Bank

Rosan juga menyoroti terkait inklusi keuangan di Indonesia yang telah mengalami perkembangan yang pesat.

Baca Selengkapnya
Modus Baru Pinjol Ilegal, Ini Cara Cek Sumber Dana yang Tiba-Tiba Masuk ke Rekening
Modus Baru Pinjol Ilegal, Ini Cara Cek Sumber Dana yang Tiba-Tiba Masuk ke Rekening

Umumnya, modus ini dilakukan oleh pinjaman online (pinjol) ilegal.

Baca Selengkapnya
Sepanjang Agustus 2023, Pemerintah Blokir 90 Situs Pinjol Ilegal
Sepanjang Agustus 2023, Pemerintah Blokir 90 Situs Pinjol Ilegal

Sejak 2016 hingga Agustus 2023 situs pinjol yang telah di takedown oleh Kominfo sebanyak 14.297 situs produk keuangan ilegal.

Baca Selengkapnya
Aturan Sedang Disusun, UMKM Nanti Bisa Ajukan Kredit Tanpa Agunan
Aturan Sedang Disusun, UMKM Nanti Bisa Ajukan Kredit Tanpa Agunan

Sistem credit scoring diharapkan dapat memberikan akses kredit yang lebih luas kepada UMKM, terutama bagi mereka yang belum memiliki riwayat kredit.

Baca Selengkapnya
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo

E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.

Baca Selengkapnya
Cegah UMKM Jadi Korban Pinjol Ilegal, OJK: Ibu-Ibu Jangan Kenalan ya Sama Rentenir
Cegah UMKM Jadi Korban Pinjol Ilegal, OJK: Ibu-Ibu Jangan Kenalan ya Sama Rentenir

OJK bersama kementerian/lembaga lain sudah menutup lebih dari 5.800 pinjol ilegal yang telah menimbulkan kerugian akibat investasi ilegal di atas Rp100 triliun.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Anies Ungkap Pengusaha Kakap Takut Merapat, Sedikit Mendekat Dicari 'Dosanya'
VIDEO: Anies Ungkap Pengusaha Kakap Takut Merapat, Sedikit Mendekat Dicari 'Dosanya'

Mantan Gubernur DKI itu, hanya pengusaha kecil hingga menengah yang mau mendekat

Baca Selengkapnya
Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan
Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan

Peningkatan inklusi keuangan penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidakmengakses aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan.

Baca Selengkapnya
Kementerian Koperasi Salurkan Pembiayaan Rp191,5 Miliar untuk 642 Wirausaha
Kementerian Koperasi Salurkan Pembiayaan Rp191,5 Miliar untuk 642 Wirausaha

Pembiayaan tersebut sangat penting bagi para wirausaha untuk mengembangkan usaha.

Baca Selengkapnya