Follow
Ahok: Konyol, bus iklan Win-HT tak bayar pajak
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kesal melihat iklan kampanye Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo tak membayar pajak. Apalagi, pemasangan iklan keduanya ditempatkan di lokasi-lokasi komersil.
"Yang konyolnya bus Win-HT itu enggak perlu bayar pajak dengan tafsiran untuk politik enggak perlu bayar. Itu maksudnya kalau memang bukan komersil di titik lagi orang kampanye memang enggak perlu bayar," keluh Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/4).
Dia menjelaskan, setiap iklan yang terpasang di billboard dan bus sudah termasuk komersil. Dengan demikian, pemerintah setempat berhak memungut pajak dari parpol maupun pasangan calon tertentu atas iklan yang dipasangnya.
-
Dimana baliho biasanya dipasang? Baliho biasanya dipasang di tempat terbuka yang banyak dilalui orang, di tempat strategis seperti jalan raya yang banyak dilalui kendaraan dan di jalur hijau jalan utama.
-
Dimana baliho biasanya di pasang? Baliho sering kali dipasang di lokasi strategis seperti pinggir jalan, pusat perbelanjaan, atau tempat-tempat ramai lainnya.
-
Apa yang dipromosikan dalam iklan? Dalam peluncuran iklan video musik terbarunya ini, Sido Muncul turut mengundang para penari yang menarikan Tarian Kabasaran khas Minahasa.
-
Apa yang menyebabkan iklan di HP? Aplikasi dari sumber tidak resmi atau dengan rating rendah sering menjadi penyebab utama munculnya iklan.
-
Dimana kata-kata iklan makanan ditemukan? Berikut adalah 50 kata kata iklan makanan yang berhasil dirangkum Merdeka.com dari berabagi sumber, Jumat (17/11) untuk Anda agar usahannya semakin laku keras.
-
Kenapa iklan di HP relevan? Untuk mengetahui minat pengguna, biasanya Meta dan Google menelusuri dari jenis konten yang biasa dikonsumsi, merk barang tertentu yang biasa dibeli, dan topik apa yang diminati.
"Nah, dia malah jawab enggak gitu pak hitungannya kita enggak bisa pungut. Nah, kalau enggak bisa pungut larang dia dong. Kan kalau kaya gitu ada peluang pajak yang hilang dong," tambah Ahok.
Dari penjelasan yang dia terima, Kepala Dinas Pendapatan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawan menjelaskan iklan dari partai politik tidak dipungut pajak. Ia pun menduga ada permainan di baliknya.
"Jadi Win-HT punya tidak bayar pajak, kamu tulis di situ. Jadi reklame Win-HT Hanura di seluruh bus DKI tidak bayar pajak. Mungkin Hanura bayar tapi enggak diterima pajak karena itu dianggap untuk partai. Politik gratis kata Iwan. semua boleh berarti," ujar Ahok.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Biasanya di belakang bus diberi tulisan, terkadang pesannya menohok banget. Simak yuk!
Baca Selengkapnya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Videotron tersebut sempat diputar satu hari, kemudian esoknya , iklan tersebut dihentikan.
Baca Selengkapnya
Penelusuran yang dilakukan nantinya juga akan menyasar pihak swasta atau pihak ketiga guna mengetahui duduk persoalannya.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Iklan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan pada videotron di depan Grand Metropolitan Mal, Bekasi, viral setelah di-takedown atau dihentikan penayangannya.
Baca Selengkapnya
Jelang Pemilu 2024, semakin banyak APK dengan wajah para politikus terpasang di angkutan umum.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai pemerintah harus mampu memastikan akses transportasi yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Kubu Anies-Cak Imin disarankan untuk melaporkan penurunan iklan tersebut ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Polda Metro mengimbau agar pengusaha periklanan tidak memasang iklan bermuatan politik pada 12 videotron yang bersinggungan dengan pos polisi lalu lintas.
Baca Selengkapnya
Kepolisian tak menampik ada pemutaran iklan yang menampilkan angka dua di videotron itu pada Kamis, 21 Desember 2023 malam.
Baca Selengkapnya
Seluruh direksi dan operator Transjakarta sudah menandatangani pakta netralitas karena pihaknya merupakan bagian dari Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya