Follow
Ahok kritik Pemkot Bandung, DPRD DKI tantang cari solusi lebih baik
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik langkah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menghukum pembuang sampah sembarangan dengan memajang foto mereka di pusat kota. Menurutnya langkah itu tidak mendidik. Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif mempertanyakan pernyataan Ahok. Dia justru menantang balik Ahok. "Ada cara lain enggak selain cara itu? Yang lebih cerdas siapa?" kata Syarif di gedung DPRD, Rabu (6/1).
Syarif justru mengkritik Ahok. Menurutnya, Ahok kerap menghukum warga, bahkan sampai mengancam mempidanakan. "Ahok menghukum orang. Kadang enggak sama kok pernyataan Ahok itu. Penjarakan, pidanakan," ujarnya.
Sebelumnya, Ahok berencana memberikan sanksi mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Namun, dia mengkoreksi bahwa cara tersebut tidaklah efektif dan mendidik. Menurut Ahok, cara yang paling efektif adalah dengan menyediakan banyak tempat sampah di sejumlah ruas jalan, terutama pada tempat-tempat yang sering dikunjungi warga.
-
Apa saja bentuk sanksi hukum? Saknsi yang dilakukan dari norma hukum bersifat tegas serta nyata, bisa berupa denda dengan nominal tertentu hingga penjara dalam waktu tertentu pula.
-
Apa dampak buruk dari membuang sampah sembarangan? Membuang sampah tidak pada tempatnya dapat membuat lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan berbagai penyakit.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
-
Bagaimana cara polisi tersebut mengancam warga? Dalam rekaman itu, pelaku mengenakan baju putih dan membawa sajam mencengkeram baju korban serta membentaknya.
-
Apa dampak dari banyaknya sampah? Kini, seiring dengan melonjaknya suhu udara di musim panas, ada peringatan baru dari badan-badan bantuan tentang bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh banyaknya sampah.
Misal, katanya, warga yang tinggal di bantaran kali Ciliwung. Mantan politisi Gerindra ini menilai kesadaran warga di bantaran kali masih sangat minim untuk tidak membuang sampah di sungai, hal inilah yang harus diubah.
"Bertahap. Itu kebiasaan lama. Dari dulu kan mereka buang ke sungai. Kita didik bertahap. Puluhan tahun dia biasa buang sampah, mesti didik," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ahok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Basuki T Purnama bercerita saat ditahan kasus penistaan agama.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca Selengkapnya
Namun dari hasil temuan di lapangan dan menyikapi aspirasi warga, Hasto klaim banyak yang kehilangan Ahok.
Baca Selengkapnya
Mereka yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhineka Jaya melakukan dukungan kepada Ahok untuk menjadi Calon Gubernur DKI yang diusung PDIP.
Baca Selengkapnya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca Selengkapnya
Persoalan di Jakarta menjadi konten perdana yang diunggah Ahok di 2024.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil menyebut Ahok gubernur paling banyak melakukan penggusuran, bahkan menyebut paling brutal.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca Selengkapnya
Ahok divonis dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama pada 9 Mei 2017.
Baca Selengkapnya