Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok: Lebih baik serapan rendah daripada dicolong

Ahok: Lebih baik serapan rendah daripada dicolong Ahok. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat DKI Jakarta menjadi daerah ke 5 dengan serapan anggaran rendah. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menganggap hal itu lebih baik dari pada anggaran dicolong anak buah.

"Serapan anggaran itu penting. Tapi kalau dipilih terserap sama tercolong, saya akan pilih tidak terserap," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (30/11).

Ahok menegaskan hal itu bukan bermaksud dirinya tak berharap ada serapan maksimal. Tapi, kata dia, serapan yang baik adalah benar-benar yang terserap untuk kerjaan bukan masuk kantong pegawai.

"Ya sudah enggak usah diserap, tahan. Tapi nggak benar juga. Yang paling ideal itu terserap dan tidak dicolong. Nah itu baru kita mulai di APBD 2016. Itu pun hampir dicolong kemarin. Ternyata waktu masukin KUA-PPAS tidak mau pakai sistem, pakai excel lagi. Nah itu biasa lah. Kita harus lebih pintar dari yang nyolong," paparnya.

Meski serapan rendah, lanjut Ahok, dia memastikan pelayanan untuk masyarakat tak berkurang.

"Meski penyerapan anggaran rendah, tapi toh pelayanan terhadap masyarakat tidak berkurang. Sekarang saya mau tanya kalian. Orang Jakarta merasa jalanannya lebih hitam enggak? Lebih bersih enggak? Sungai lebih bersih enggak? Anak-anak dapat KJP lebih banyak enggak? Berobat rumah sakit lebih banyak enggak? Mengurus surat lebih banyak enggak? Ada pungli engga? Taman lebih hijau enggak? Artinya apa?," tuturnya.

"Ya memang kan saya katakan bahwa 2015 ini kita memilih kebijakan men-SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)-kan. Karena banyak sekali komponen. Kan saya sudah bilang 2015 kan belum saya sisir nih. Saya masa iya mau berantem dengan DPRD dengan eksekutif. Ini dua-duanya ada yang main ini. Dulu ada oknumnya. Kan terbukti sekarang UPS. Makanya saya SiLPA-kan," tambahnya.

Ahok menjelaskan, hingga kini serapan DKI hanya 40 persen, diperkirakan hanya menjadi 50 persen sampai akhir tahun. Namun menurutnya, 50 persen ini lebih baik daripada 100 persen yang dulu.

"Jadi bagi saya daripada digarong lebih baik saya kunci. Makanya saya kerja keras 11 malam ini kenapa? Karena saya ingin 2016 ini serapan akan cepat. Mereka alasan lagi kita takut pak, macam-macam. Saya MoU dengan polisi, jaksa, dan LKPP. Semua kita beli e-katalog," tutupnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Airlangga Bantah Kabar Pemerintah Bakal Naikin Rasio Utang Negara hingga 50 Persen
Airlangga Bantah Kabar Pemerintah Bakal Naikin Rasio Utang Negara hingga 50 Persen

Rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen.

Baca Selengkapnya
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Singgung Serapan Anggaran Produk Dalam Negeri Masih Kecil: Kabupaten dan Kota Hanya 41%
Jokowi Singgung Serapan Anggaran Produk Dalam Negeri Masih Kecil: Kabupaten dan Kota Hanya 41%

Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp104 Triliun Meski APBN Surplus, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
Pemerintah Tarik Utang Rp104 Triliun Meski APBN Surplus, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Sebut Target Pemerintah Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Belum Tercapai
Said Abdullah Sebut Target Pemerintah Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Belum Tercapai

Said juga menyoroti capaian pemerintah dalam memberantas stunting.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Ternyata Segini Gaji Ahok Sebulan Jadi Komisaris Utama Pertamina, Nominalnya Tak Main-main
Ternyata Segini Gaji Ahok Sebulan Jadi Komisaris Utama Pertamina, Nominalnya Tak Main-main

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bocorkan gajinya selama bekerja sebagai Komisaris Utama Pertamina. Berapa angkanya?

Baca Selengkapnya
Penurunan Tingkat Kemiskinan 10 Tahun Terakhir Lambat, Ini Pesan Said Abdullah untuk Prabowo
Penurunan Tingkat Kemiskinan 10 Tahun Terakhir Lambat, Ini Pesan Said Abdullah untuk Prabowo

Said menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.

Baca Selengkapnya
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya