Ahok: Lebih baik serapan rendah daripada dicolong
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat DKI Jakarta menjadi daerah ke 5 dengan serapan anggaran rendah. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menganggap hal itu lebih baik dari pada anggaran dicolong anak buah.
"Serapan anggaran itu penting. Tapi kalau dipilih terserap sama tercolong, saya akan pilih tidak terserap," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (30/11).
Ahok menegaskan hal itu bukan bermaksud dirinya tak berharap ada serapan maksimal. Tapi, kata dia, serapan yang baik adalah benar-benar yang terserap untuk kerjaan bukan masuk kantong pegawai.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Mengapa DKI Jakarta bisa mencapai 100% Kelurahan Sadar Hukum? Hal itu tercermin setelah 267 kelurahan di DKI Jakarta telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum. Kata Yasonna, keberhasilan ini ini merupakan suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemprov DKI Jakarta.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 5? Fatimah Tania Nadira Alatas adalah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari dapil 5, yang mencakup Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramatjati.
-
Kapan masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berakhir? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal habis masa jabatan pada 17 Oktober 2024.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
"Ya sudah enggak usah diserap, tahan. Tapi nggak benar juga. Yang paling ideal itu terserap dan tidak dicolong. Nah itu baru kita mulai di APBD 2016. Itu pun hampir dicolong kemarin. Ternyata waktu masukin KUA-PPAS tidak mau pakai sistem, pakai excel lagi. Nah itu biasa lah. Kita harus lebih pintar dari yang nyolong," paparnya.
Meski serapan rendah, lanjut Ahok, dia memastikan pelayanan untuk masyarakat tak berkurang.
"Meski penyerapan anggaran rendah, tapi toh pelayanan terhadap masyarakat tidak berkurang. Sekarang saya mau tanya kalian. Orang Jakarta merasa jalanannya lebih hitam enggak? Lebih bersih enggak? Sungai lebih bersih enggak? Anak-anak dapat KJP lebih banyak enggak? Berobat rumah sakit lebih banyak enggak? Mengurus surat lebih banyak enggak? Ada pungli engga? Taman lebih hijau enggak? Artinya apa?," tuturnya.
"Ya memang kan saya katakan bahwa 2015 ini kita memilih kebijakan men-SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)-kan. Karena banyak sekali komponen. Kan saya sudah bilang 2015 kan belum saya sisir nih. Saya masa iya mau berantem dengan DPRD dengan eksekutif. Ini dua-duanya ada yang main ini. Dulu ada oknumnya. Kan terbukti sekarang UPS. Makanya saya SiLPA-kan," tambahnya.
Ahok menjelaskan, hingga kini serapan DKI hanya 40 persen, diperkirakan hanya menjadi 50 persen sampai akhir tahun. Namun menurutnya, 50 persen ini lebih baik daripada 100 persen yang dulu.
"Jadi bagi saya daripada digarong lebih baik saya kunci. Makanya saya kerja keras 11 malam ini kenapa? Karena saya ingin 2016 ini serapan akan cepat. Mereka alasan lagi kita takut pak, macam-macam. Saya MoU dengan polisi, jaksa, dan LKPP. Semua kita beli e-katalog," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaRasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaSaid juga menyoroti capaian pemerintah dalam memberantas stunting.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) bocorkan gajinya selama bekerja sebagai Komisaris Utama Pertamina. Berapa angkanya?
Baca SelengkapnyaSaid menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca Selengkapnya