Ahok marah anak buah hamburkan triliunan buat kegiatan tak penting

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali marah besar pada anak buahnya. Kali ini Ahok, sapaan Basuki, menyemprotkan PNS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sebenarnya, dinas ini agak jarang disorot Ahok. Kemarahan Ahok kali ini karena anggaran yang diberikan nyatanya sering kali dihamburkan untuk kegiatan yang dinilainya tak penting.

Ahok pun mengancam akan tegas pada dinas itu. Kata dia, meski tak pernah menegur selama ini dia tetap menerima laporan penggunaan anggaran di dinas-dinas.

Kini setelah mendapat laporan, dia akan mengawasi ketat dan tahun depan anggaran di dinas itu akan terus dievaluasi.

Berikut ini reaksi marah Ahok pada Dinas Pariwisata dan Budaya yang dinilainya cuma melakukan pemborosan:

Ahok sebut Disparbud cuma buat festival bukan perbaiki museum

Salah satu kegiatan yang dianggap Ahok tak penting soal banyaknya festival yang digelar menghabiskan dana fantastis. Bukan tak senang akan festival seni dan budaya, lanjut Ajak, dirinya justru heran kenapa dana serupa tak disiapkan untuk mengelola museum yang kondisinya memprihatinkan.

"Misalnya Disparbud DKI, saya sudah katakan kita fokus bagusin museum. Soalnya museum kita lembap, ada yang tergenang. Masa museum kita yang tiap kali ada kelembapan air masuk ke dalam enggak bisa bikin selokan terus kasih pompa?" kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11).

Saking kesalnya,  Ahok menyatakan akan memangkas anggaran untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI dalam APBD 2016. Hal tersebut dilakukan agar anggaran yang ada dapat dialokasikan ke program-program strategis Pemprov DKI Jakarta.

Penggunaan anggaran festival sering bentrok antara sudin dan dinas

Mantan Politisi Gerindra ini heran Suku Dinas dan Dinas sering terjadi bentrokan dalam menggelar suatu acara sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar. Dia makin emosi karena masing masing seperti punya strategi dengan membuat pengangguran besar.

"Ini bikinnya tuh festival dan event seharga Rp 3-5 miliar macam-macam. Sudin sama dinas juga selalu overlap. Saya bilang sama dinasnya, kenapa Anda tidak pelototin?" ungkap Ahok.

"2014 mereka pesta pora festival 1,2 triliun lebih. 2015, saya enggak mau ribet Rp 700 miliar lebih kita potong. Bikin Festival Kota Tua Rp 5 miliar- Rp 10 miliar apa apaan di Ancol," terang Ahok kesal.

Tak mau kecolongan lagi, Ahok bakal memangkas anggaran dinas tersebut hingga ke suku dinas.

"Tahun ini kita potong dinasnya saja bisa tinggal Rp 150 miliar kalau tambah sudin-sudin semua ada itu Rp 9-10 miliar. Ya mungkin di bawah Rp 300 miliar saya kira Dinasparbud tahun ini," tutupnya.

Agak menilai banyak festival yang dibuat tak pantas

Ahok mengungkapkan akan lebih tegas dan fokus dalam mengawasi penyusunan dan pengalokasian anggaran yang dilakukan Disparbud DKI Jakarta untuk tahun 2016.

 "Saya semalam sampai jam 12 lewat. Satu hari tuh seharian. Harusnya kan bukan tugas saya gitu loh. Nah mereka berpikir saya enggak mungkin periksa. Kemarin saja Disparbud hampir Rp 300 miliar loh untuk sesuatu yang enggak pantas. Nah itu yang harus kuat-kuatan saja. Harus dijalankan, saya yakin," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11).

 Untuk tahun depan, Ahok mengungkapkan tidak masalah jika harus lembur untuk mengawasi tiap detail penggunaan anggaran Disparbud DKI Jakarta. Selanjutnya, hasil penyusunan tersebut, harus dimasukkan dalam e-budgeting agar dapat dikontrol.

 "Ya sekarang saya suruh rombak nih, kita kerja lembur, kita bisa kerja sampai jam 12 malam terus ini, sampai minggu. Jadi kita Senin akan KUA-PPAS," tandasnya.

Ahok ingatkan dinas tak lagi pakai jasa EO yang buat anggaran membengkak

Agak menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menggunakan jasa Event Organizer (EO) untuk acara-acara yang akan dilakukan di internal. Ahok kesal lantaran banyak EO kerap melakukan mark-up yang dicantumkan dalam biaya acara.

 "Kita enggak mau lagi. Pokoknya yang namanya rutin-rutin, enggak ada ada EO-EO an deh," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).

 Ahok mencontohkan, bentuk mark-up yang dilakukan EO adalah digelembungkannya biaya sewa gedung dimana acara berlangsung. Padahal, gedung tersebut masih dimiliki oleh Pemprov DKI.

 "Contoh dia bikin event di TIM pagelaran seni apa. Karena pakai EO, waktu lelang memasukkan membayar sewa waktu lelang, pemasukan membayar sewa teater besar Jakarta Rp 300 juta, ada yang paling kecil Rp 400 juta. Sekarang saya tanya, ada enggak sih pemerintah bikin acara, bayar ke pemerintah? Gedung kita. Enggak ada. Dalam Peraturan Daerah tuh enggak ada," ungkap Ahok kesal.

 Selain soal sewa gedung, Ahok juga kesal soal mark-up dalam penyewaan alat musik sound system yang mencapai ratusan juta rupiah. Ahok menilai angka tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

"Terus yang lebih lucu lagi, pelatihan budaya Betawi ke Pulau Seribu Rp 1 miliar lebih. Latihannya 4 hari. Terus alat musiknya ditinggal enggak? Enggak, karena itu nyewa. Kamu bisa enggak main alat musik gambang kromong cuma dilatih 4 hari, terus 1 tahun kemudian mesti lomba tapi alat musiknya enggak dikasih? Mending saya kasih alat musiknya," lanjut dia.