Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok: Masa PNS cuma gosok batu akik dikasih jabatan, stafkan saja

Ahok: Masa PNS cuma gosok batu akik dikasih jabatan, stafkan saja jokowi kumpul lurah dan camat. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan selama ini tradisi naik pangkat di lingkungan pegawai negeri sipil di Indonesia masih menerapkan sistem lama waktu karir (jenjang karir). Namun dengan adanya sistem UU Aparatur Sipil Negara (ASN) maka sistem itu tidak berlaku.

Dalam UU ASN, jika seseorang dinilai mumpuni dalam bekerja meski usianya masih muda maka layak dan berhak memimpin.

"Sudah terbiasa puluhan tahun di negeri ini, orang mengira seolah-olah jabatan struktural PNS sistemnya berjenjang jika sudah naik jabatan nggak turun-turun. Orang yang pindah-pindah dari posisi satu ke posisi lain itu orang nggak beres tuh," kata Ahok saat melantik pejabat Pemprov DKI di Gedung Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (3/7).

Pegawai yang kurang produktif, menurut Ahok, di-stafkan saja, karena tidak layak mendapat promosi jabatan. Sebab, hanya membuang uang negara yang dipersiapkan dengan nilai Rp 100 triliun.

"Masa cuma gosok-gosok batu akik dikasih jabatan, distaf-kan saja yang begitu," tegas Ahok.

Dia menambahkan, di Pemprov DKI jumlah PNS sangat banyak lebih kurang 50 ribu orang. Tapi yang memiliki keahlian sangat sedikit. Alhasil mereka merasa terlalu nyaman di posisinya.

"Makanya tugas SKPD mulai sekarang pindahkan pegawai yang malas-malas, karena PNS yang rajin itu kasihan jadi korban," paparnya.

Menurut pria asal Bangka Belitung itu, masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rajin, mau kerja dan ingin cari uang halal.

"Kalau kepala dinas ada masalah dikit-dikit lapor ke saya terus, lama-lama enggak usah ada kepala dinas saja," tukasnya.

"Kita siapkan anggaran segitu besarnya masa iya kerjanya nggak maksimal," tutup Ahok.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ratusan PPPK di Banyuwangi Ikut Bedah Rumah Warga Miskin
Ratusan PPPK di Banyuwangi Ikut Bedah Rumah Warga Miskin

Ratusan PPPK di Banyuwangi turut bergotong royong bedah rumah tidak layak huni milik warga miskin.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer

Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.

Baca Selengkapnya
Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97% untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97% untuk Guru dan Tenaga Kesehatan

Alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat.

Baca Selengkapnya
Guru Honorer yang Diberhentikan Berkesempatan Ikut PPPK Tahun Ini
Guru Honorer yang Diberhentikan Berkesempatan Ikut PPPK Tahun Ini

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guru honorer tidak dinonaktifkan dan akan tetap melekat pada mereka.

Baca Selengkapnya
268 ASN Banyuwangi Terima SK Jabatan Fungsional
268 ASN Banyuwangi Terima SK Jabatan Fungsional

Ipuk berpesan agar para ASN bisa bekerja lebih lincah dan responsif.

Baca Selengkapnya
Kabar Bahagia: MenPAN-RB Jelaskan Tak Ada PHK Massal 2,3 Juta Honorer, Solusinya Begini
Kabar Bahagia: MenPAN-RB Jelaskan Tak Ada PHK Massal 2,3 Juta Honorer, Solusinya Begini

"Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023," kata Menteri Anas.

Baca Selengkapnya
Ahok: Saya Petugas Partai, Karena Kader yang Dilatih
Ahok: Saya Petugas Partai, Karena Kader yang Dilatih

PDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.

Baca Selengkapnya
Ahok Sempat Ditawari Masuk PSI Usai Bebas Penjara: Saya Tolak
Ahok Sempat Ditawari Masuk PSI Usai Bebas Penjara: Saya Tolak

Ada asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.

Baca Selengkapnya
Menpan RB Ngaku Tak Tahu Ribuan Guru Honorer di Jakarta Terkena Kebijakan Cleansing
Menpan RB Ngaku Tak Tahu Ribuan Guru Honorer di Jakarta Terkena Kebijakan Cleansing

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.

Baca Selengkapnya