Ahok: Mau lawan reklamasi enggak bisa, jadi gue mintain duit aja

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku juga tak setuju dengan proyek reklamasi di teluk Jakarta. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan gugatan pun kalah untuk menolak proyek reklamasi tersebut.

Ahok menceritakan, Kementerian Lingkungan Hidup pernah menggugat proyek yang menyeret M Sanusi dan bos Agung Podomoro Land tersebut. Namun kalah, sehingga proyek itu dilanjutkan pengerjaannya.

"Pulau N ini sebenarnya sudah pernah digugat sama menteri lingkungan hidup, tapi kita kalah," kaya Ahok, di SMA N 30 Jakarta Pusat, Senin (4/4).

Ahok menjelaskan, di tahun 2000-an Pemprov DKI justru kembali digugat dengan hal yang serupa. Mereka adalah Pelindo, Jakpro, termasuk Ancol dan hasil sidang memutuskan memenangkan pihak swasta. Dia menyebut, saat ini proyek reklamasi tersebut sudah jadi dan siap pakai.

"Sudah, jadi sudah mau beli pakai. Jadi yang paling duluan jadi itu pulau N. Ya kalau mau bantu saya, gugat tuh, saya kan cuma bisa lewat kebijakan, lewat pasal-pasal," lanjut Ahok.

Merasa sudah pasti kalah lewat jalur hukum, kemudian Ahok mengambil celah lewat pajak yang wajib dibayarkan. Untuk itu, dia mempertahankan 15 persen pajak yang dibebankan agar masuk kas negara.

"Ini udah kalah, jadi kita tinggal lewat kewajiban. Saya mau lawan enggak bisa, lawan reklamasi enggak bisa, jadi gue mintain duit aja, tapi bukan duit pribadi, duit resmi. Gue mintain 15 persen," sambung Ahok.

Dalam perda reklamasi, kata dia, sudah ada aturan itu sejak tahun 1995. Dalam perda reklamasi itu sudah ada ketentuan 15 persen yang dibebankan pada pihak pengembang.

Sementara itu dalam perpres, Ahok menyebut pengembang mewajibkan 5 persen kepada pengembang. Tak hanya itu, dalam perpes yang telah diperbaharui, untuk izin diserahkan kembali pada gubernur.

"Dalam Perpres yang sudah diperbaharui, izin itu adanya di gubernur. Dalam aturan itu izin yang lama masih berlaku. Kecuali izin yang baru," jelas Ahok.

Namun ia menjelaskan untuk mengizinkan suatu perizinan harus melewati proses yang panjang. Tanpa paraf dari berbagai pihak yang menganalisis suatu izin, dirinya enggan untuk memberikan persetujuan.

"Kalau enggak ada paraf, mereka yang ahlinya, saya enggak mungkin tanda tangan," tutup Ahok.