Ahok mengaku tak ada persiapan khusus hadapi sidang lanjutan di MK

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-undang (UU) Pilkada Nomor 10 tahun 2016 Pasal 70 (3) perihal cuti selama masa kampanye yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan Ahok.

Ahok mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi sidang lanjutan di MK. "Bukan saya yang persiapan, ahlinya yang persiapan," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/9).

Meski belum ada keputusan resmi dari MK terkait diterima apa tidaknya permohonan Ahok, dia mengaku bersedia untuk cuti saat kampanye. Bahkan, pada saat mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta, Ahok sudah mengisi form untuk cuti kampanye.

"Ia kita ada masukin surat pernyataan, tapi sambil dibawahnya ada pasal sambil menunggu keputusan MK," ujar Ahok.

Di singgung siapa saksi ahli yang bakal dihadirkan dalam sidang, Ahok menolak membeberkannya. Dia beralasan, saksi ahli tidak boleh disebut.

"Nggak boleh (disebutin), nanti kamu tahu sendiri. Nanti kalian tahu, muncul kok orangnya," ucap dia.

Diketahui, Ahok mengajukan permohonan uji materi Pasal ‎Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Di mana isi pasal itu yakni Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Dinilai Ahok, Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada bisa ditafsirkan bahwa selama masa kampanye pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, pemohon memiliki tanggungjawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.

Ahok menilai penafsiran yang mewajibkan petahana cuti kampanye sebagai hal yang tidak wajar karena cuti merupakan hak seperti pada hak PNS yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut Ahok aturan tersebut seharusnya dimaknai bahwa cuti kampanye merupakan hak yang sifatnya opsional.