Ahok merasa dikriminalisasi, KPK sebut 'tak pernah ada istilah itu'

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, merasa dikriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mendadak batal diundang untuk acara festival antikorupsi. Pembatalan itu disebut-sebut atas arahan pimpinan KPK.

Plt pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, mengaku aneh dengan ucapan Basuki tersebut. Ditegaskannya, KPK tidak pernah ada istilah kriminalisasi.

"Saya kurang paham maksud beliau. KPk tidak akan pernah ada istilah kriminalisasi karena kami sangat menghormati HAM dari individu maupun kelembagaan," ucapnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (11/12).

Dia malah mengklaim justru KPK-lah yang sering mengalami kriminalisasi. "Justru kami, KPK yang publik sangat memahami beberapa kali mengalami kriminalisasi, karena itu tidak akan pernah ada KPK melakukan kriminalisasi," tandasnya.

Sebelumnya, Ahok menilai penyidik KPK berlaku tendensius dalam menanggapi laporan audit BPK. Jika pembelian lahan Sumber Waras dianggap merugikan negara, Ahok ingin mengetahui bagaimana cara menghitung kerugian.

"Penyidiknya bilang manggil saya karena ini dianggap kerugian, saya juga ingin tahu, gimana cara ngitung ruginya mereka," tambahnya.

"Apalagi, kata Ahok, respon KPK kali ini tak seperti saat dirinya melaporkan kasus UPS. Saya pengalaman lho dengan KPK yang sekarang, yang dipimpin Pak Ruki. Waktu saya datang mengantarkan laporan UPS nggak ditanggapin tuh. Saya lapor ke Bareskrim baru cepet. Ini yang kasus Sumber Waras cepat banget tek-toknya," sambung Ahok.

Sikap KPK itu, lanjutnya, seolah sengaja akan mengkriminalisasikan dirinya. Bahkan dia menuding di KPK, banyak auditor dari BPK dinilainya sengaja menyerang dirinya.

"Mungkin ada oknum-oknum di KPK yang ingin mengkriminalkan saya soal RS Sumber Waras," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/12).