Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok minta BPK lakukan audit lebih kencang lagi

Ahok minta BPK lakukan audit lebih kencang lagi ahok. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi santai penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menurun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ahok menerima opini BPK tersebut apabila sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Meski berisiko menorehkan 'rapor merah' bagi kinerja kepemimpinannya kelak. "Buat saya turun dari WTP ke WDP, kalau buat saya kalau ini bener, turun ke WDP enggak apa-apa," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/6).

Ahok menilai temuan BPK ini belum seberapa dibanding penyimpangan terhadap kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta yang sebenarnya. "Makanya saya bilang ke BPK tadi, auditnya lebih kenceng lagi. Keluarin semua. Ini yang ketemu masih kecil sebetulnya. Masih banyak sekali mark up yang enggak ketemu karena dia bikin laporannya bagus. Masih banyak kuitansi-kuitansi kosong yang enggak ketemu. Masih banyak sunat menyunat 20 persen enggak ketemu karena dia bikin laporannya rapi," jelas Ahok.

Ahok meminta masyarakat membantu mengawasi kinerja aparat Pemprov DKI Jakarta agar lebih baik lagi. "Saya lagi pertimbangkan nanti saya upload saja ke website kami. Biar masyarakat bantu ngawasin. Ini lah kado buat orang DKI bahwa PNS kami, termasuk kami masih tidak baik. Ini yang musti kita lakukan lebih baik lagi," tutup Ahok.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara

Ketua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi

Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.

Baca Selengkapnya
Ahok Sebut KPK Banyak Tangani Kasus Korupsi di PT Pertamina
Ahok Sebut KPK Banyak Tangani Kasus Korupsi di PT Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Persoalan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji
BPK Temukan Persoalan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji

BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tak Benar Laporkan LHKPN
KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tak Benar Laporkan LHKPN

KPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.

Baca Selengkapnya
Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Harta Kekayaanmya Ternyata Mencapai Rp53 Miliar
Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Harta Kekayaanmya Ternyata Mencapai Rp53 Miliar

Ahok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.

Baca Selengkapnya
Ahok Sampai Heran Lihat Koruptor Harta Sudah Disita, Pas Bebas Lebih Kaya Naik Roll-Royce
Ahok Sampai Heran Lihat Koruptor Harta Sudah Disita, Pas Bebas Lebih Kaya Naik Roll-Royce

Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.

Baca Selengkapnya
Ahok Blak-Blakan Ada Orang Pemda di Balik Parkir Liar, Ini Respons Kadishub Jakarta
Ahok Blak-Blakan Ada Orang Pemda di Balik Parkir Liar, Ini Respons Kadishub Jakarta

Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Setyo Budiyanto Jawab DPR soal Kasus BLBI: Selama Tidak Di-SP3, Wajib Diselesaikan
Capim KPK Setyo Budiyanto Jawab DPR soal Kasus BLBI: Selama Tidak Di-SP3, Wajib Diselesaikan

Menurutnya, seluruh kasus besar yang belum rampung sudah sepatutnya diselesaikan.

Baca Selengkapnya