Ahok minta camat & lurah daftarkan pegawai kontrak jadi peserta BPJS

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku telah meminta kepada camat dan lurah agar seluruh Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ahok menilai seluruh pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) seperti PPSU, Pekerja Harian Lepas (PHL), Satpol PP, harus mendapat jaminan BPJS kesehatan.

"Nah kita juga ingin mereka merasakan ada BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Ini dalam rangka ke depan seluruh penduduk Jakarta saya harapkan memiliki premi asuransi. Kalau dia swasta mau ikut ya silahkan. kita enggak mau maksa. Tapi yang belum harus," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (1/3).

Dia mengatakan, akan menanggung seluruh biaya jaminan kesehatan itu. Syaratnya adalah hanya harus memiliki KTP DKI atau bagi pekerja yang berasal dari daerah harus menunjukkan Nomor Induk kependudukan.

"PHL, Satpol PP, PKWT semua. Pokokya siapapun yang di Jakarta harus punya BPJS. Sekarang sudah boleh semuanya pakai nomor induk kepen dudukan. Kalau dulu mesti daftar bareng," terang Ahok.

Ditambahkannya, pemberian jaminan ini karena selama ini dia menyadari gaji pegawai kontrak DKI cukup rendah dan kurang menunjang taraf hidup mereka. Bahkan, jika ada sanak saudara yang meninggal, santunan yang diberikan pun relatif kecil.

"Saya tanya sama lurah kalau dulu ada pegawainya meninggal kita cuma ngumpulin duit uang duka pernah enggak kekumpul sampai Rp 100 juta? mana ada. Paling Rp 10 juta atau Rp 20 juta. Ini kalau meninggal Rp 136 juta atau Rp 137 juta," ujar mantan politisi Gerindra ini.

Pemberian BPJS kesehatan bagi pegawai kontrak ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 111 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Seluruh pegawai kontrak dan anggota keluarga dapat didaftarkan menjadi peserta BPJS kesehatan mulai 1 Maret 2016.