Ahok minta Menteri Yuddy tak campuri gaji fantastis PNS DKI

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Dinamis. Pasalnya, pemberian bayaran yang fantastis ini menyalahi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bingung dengan surat yang dikirimkan Yuddy kepadanya. Dia menilai sebaiknya politisi Hanura tersebut mengurusi gaji Direktur Jenderal (Dirjen) di kantor kementerian.

"Sebetulnya orang menyalahi aturan banyak. Dirjen-Dirjen yang menerima gaji Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. Itu melanggar tidak? Kan melanggar," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Dia menjelaskan, sebenarnya penerapan TKD Dinamis ini akan lebih mengefisiensikan penggunaan APBD DKI Jakarta. Karena dana honorarium sebenarnya lebih besar menghabiskan anggaran.

"Saya mau jelaskan, makanya kami mau membuat secara tertulis kepada beliau (Yuddy) bahwa honor tim pengendali teknis, honor lelang, honor pengawasan segala macam itu lebih besar dari pada gaji yang diterima sekarang sebetulnya," ungkapnya.

Mantan politisi Gerindra dan Golkar ini menambahkan, Pemprov DKI Jakarta tidak menerima Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga pembayaran PNS DKI sepenuhnya ditanggung APBD, dan penerapan TKD Dinamis ini menghemat anggaran karena sebelumnya memakan hingga 30 persen APBD, sedangkan sekarang hanya 24 persen.

"Jadi salah dimana? Cuma kesanya saja artinya kan kita transparan, dulu yang menerima honor PNS berapa ratus juta semua diam-diam saja, tidak ada yang tahu. Ada yang tahu tidak tuh Dirjen kementerian terima duitnya lebih besar-besar, tidak ada yang mengumumkan kan? Pura-pura saja, kalau kita kan kita buka semua," tutup Ahok.