Ahok minta PLN tak alirkan listrik ke kawasan kumuh di DKI

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan sinergis dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemprov meminta kepada pihak PLN untuk mendukung penghapusan kawasan kumuh di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta PLN untuk tidak mengizinkan pemasangan listrik di kawasan terlarang. Karena dengan begitu, PLN mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membersihkan kolong jembatan dan kawasan terlarang lainnya.

"Kami juga minta di tanah-tanah terlarang itu jangan disambung listrik sehingga rumah liar lama-lama mati," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/1).

Dia mengungkapkan, saat ini di bawah kolong jembatan sudah ada warga membuat toko lengkap dengan rolling door. Ini dikarenakan ada pasokan listrik ke mereka. Bahkan, ada beberapa bangunan diperjual belikan di kawasan terlarang ini.

"Gimana engak jadi ramai kalau rumah gubug dikasih listrik dijual ke kelas menengah," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sebagai gantinya Pemprov DKI Jakarta akan membantu permasalahan kabel di PLN dengan membuat ducting. Namun, BUMN penyedia listrik ini tidak boleh meninggalkan pekerjaan galian dengan sembarangan lagi.

"Kami enggak ingin lagi galian kabel bongkar trotoar kami. Terus kontraktor PLN seenaknya. Ada lobang terus tukangnya pergi tiga hari dibiarin gak ditutupin," jelasnya.

Ahok membenarkan ada rencana untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ada di Muara Karang dan Tanjung Priok. Karena di kawasan utara Jakarta akan banyak terjadi pembangunan super blok dan resort-resort. Sehingga perlu dilakukan persiapan untuk itu.

"Tambah, kayak Muara Karang jadi 500 MegaWatt dan Tanjung Priok jadi 250 MegaWatt," tutupnya.