Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok minta Sumarsono pecat PNS DKI yang tak netral di Pilgub DKI

Ahok minta Sumarsono pecat PNS DKI yang tak netral di Pilgub DKI Ahok dan Sumarsono. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama meminta kepada pengganti sementaranya di DKI, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk mengawasi jajarannya agar tetap netral di Pilgub DKI. Sehingga penegakan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berjalan.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, Sumarsono yang menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sudah mengerti pentingnya netralitas. Sehingga dia hanya tinggal mengingatkan hal tersebut agar tetap direalisasikan.

"Saya kira Plt ini mengerti kok. Pasti dia bisa tahu orang-orang main enggak main, ada bukti, ada laporan orang," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10).

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga meminta kepada Sumarsono atau akrab disapa Sony untuk tegas memberikan sanksi kepada PNS yang berpolitik. Berdasarkan UU ASN, maka pegawai tersebut harus dipecat.

"Kalau dukung mendukung pecat saja sesuai aturan," tutup Ahok. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Meledak Emosi Jokowi Ancam Pecat Pj Kepala Daerah
VIDEO: Meledak Emosi Jokowi Ancam Pecat Pj Kepala Daerah "Miring di Pemilu Saya Ganti!"

Jokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Jawab Isu Tarik Kader di Kabinet Jokowi: Tak Mundur Saja Banyak Intimidasi
VIDEO: Hasto PDIP Jawab Isu Tarik Kader di Kabinet Jokowi: Tak Mundur Saja Banyak Intimidasi

Menurut Hasto, sampai saat ini menteri PDIP tetap bekerja secara netral menjalankan tugas negara.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Tarakan Ajak ASN Jaga Netralitas
Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Tarakan Ajak ASN Jaga Netralitas

Instruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Baca Selengkapnya
Pesan Penting Menteri Basuki ke PNS PUPR soal Pilihan Presiden Selanjutnya
Pesan Penting Menteri Basuki ke PNS PUPR soal Pilihan Presiden Selanjutnya

Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.

Baca Selengkapnya
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

Baca Selengkapnya
Pemilu Tinggal 8 Hari, Pemprov Bali Instruksikan PNS dan ASN Harus Netral
Pemilu Tinggal 8 Hari, Pemprov Bali Instruksikan PNS dan ASN Harus Netral

Dalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilkada, Wamendagri Bima Arya Minta ASN Bersikap Netral
Jelang Pilkada, Wamendagri Bima Arya Minta ASN Bersikap Netral

Pada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat

Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Tegaskan Menjaga Netralitas ASN Butuh Upaya Komprehensif Semua Pihak
Kemendagri Tegaskan Menjaga Netralitas ASN Butuh Upaya Komprehensif Semua Pihak

Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya