Ahok minta tambahan 15 % dari reklamasi untuk danai Giant Sea Wall
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini keputusannya untuk memberikan kontribusi tambahan sebesar 15 persen pada setiap pengembang pemegang izin reklamasi sudah tepat. Bahkan, dia yakin Presiden Joko Widodo sepakat dengan konsep tersebut.
Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan, fungsi adanya dana kontribusi tambahan untuk setiap nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar 15 persen sangat krusial. Mengingat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat berencana melakukan pembangunan giant sea wall atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Kemungkinan besar, dana pembangunannya tembok yang membentang sepanjang teluk Jakarta tersebut akan menggunakan kontribusi tambahan tersebut.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
"Kalau istilahnya gak mintain 15 persen dari pulau (reklamasi) duit dari mana bangun pulau NCICD? Nah itu yang Pak Jokowi yakin," terang Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/5).
Menurutnya, konsep tersebut sudah tepat untuk direalisasikan. Sehingga mantan Bupati Belitung Timur ini tetap ngotot mempertahankan poin terkait kontribusi tambahan sebesar 15 persen dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi. Walaupun DPRD DKI Jakarta sempat berselisih paham tentang poin itu.
"Bangun Giant Sea Wall pun itu gak pake uang kita, asal setiap tanah yang dijual (di reklamasi) ada presentasi (keuntungannya untuk Pemprov DKI Jakarta)," tutup Ahok. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bocorkan gajinya selama bekerja sebagai Komisaris Utama Pertamina. Berapa angkanya?
Baca SelengkapnyaPolitikus Golkar Dave Laksono mendukung rencana pemerintah melanjutkan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall)
Baca SelengkapnyaDebat ketiga Pilkada Jakarta mengambil tema tentang tata ruang.
Baca SelengkapnyaMenurut presiden, angka tersebut sangat besar dan harus dimanfaatkan di pemerintahan berikutnya
Baca Selengkapnya“Saya akan bisikin kepada pemerintahan baru presiden terpilih (Prabowo) agar mimpi besar bisa direalisasikan,” jelas Jokowi
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga menyebut keberadaan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di sejumlah wilayah pesisir sangat penting.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, optimisme swasta berperan untuk menggerakan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung, menegaskan dirinya akan melanjutkan Program Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaPrabowo siap menggelontorkan dana sebanyak Rp150 triliun untuk proyek tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan, IKN memiliki payung hukum yang jelas dengan dukungan eksekutif dan legislatif.
Baca Selengkapnya