Ahok minta Uber Taxi urus izin operasional
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sudah melarang Uber Taxi untuk beroperasi di Ibu Kota. Sebab, pengelola Uber Taxi tak mengurus izin operasional.
"Saya bukan enggak suka Uber, saya cuma minta Uber anda mesti terdaftar resmi, kantormu di mana, pajak bayarnya semua jelas," kata pria disapa Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (19/6).
Menurut Ahok, jika terjadi masalah di kemudian hari, Pemprov DKI bisa mencari pihak manajemen Uber Taxi. Padahal taksi itu ide bagus, namun di sisi lain konsumen Uber Taxi tidak terlindungi karena tidak ada mekanisme komplain jika layanan tidak memuaskan.
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Apa itu ojek? Mengutip dari Jurnal Ojek dari Masa ke Masa Kajian secara Manajemen Sumber Daya Manusia karya Neneng Fauziah, mengatakan bahwa istilah ‘ojek’ berasal dari kata ‘obyek’.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politik? Ahok pun memutuskan untuk masuk ke politik. Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Mengapa tukang parkir resmi dibentuk di Jakarta? Semakin tingginya pertumbuhan kendaraan di era 1960-1970-an, membuat kebutuhan lahan untuk berhenti sementara kendaraan alias parkir semakin berkurang.
"Kalau ada keluhan warga DKI memakai jasa anda kami bisa cari," imbuhnya.
Uber Taxi merupakan layanan taksi yang bisa digunakan warga melalui aplikasi yang diunduh ke ponsel untuk memesan taksi. LSM Indonesian Club melaporkan penyedia layanan aplikasi Uber Taxi ke Bareskrim Polri.
Layanan itu dituding tak memiliki izin frekuensi. Keberadaan Uber Taxi juga dituding melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Untuk diketahui, Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta berhasil menjebak lima Uber Taxi dari total delapan taksi yang dipesan untuk kemudian diamankan ke Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/6).
"Ada lima taksi yang diamankan, tersebar dari beberapa wilayah di Jakarta. Saat ini kelima sopir sedang diamankan di dalam," ujar Benjamin Bukit, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jumat (19/6). (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaAhok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaOjek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek, hari ini Kamis (29/8) akan melakukan demo
Baca SelengkapnyaSampai hari ini belum diterbitkan surat pemberhentiannya oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca SelengkapnyaRespons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca SelengkapnyaDemo tersebut bakal dilaksanakan Istana Negara dan berapa kantor Ojol
Baca SelengkapnyaAhok juga tidak bisa ikut berkampanye karena posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Baca Selengkapnya