Ahok mulai was-was Komisi III selidiki kasus Sumber Waras

Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras memasuki babak baru setelah sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta melaporkan dugaan perkara itu ke DPR. Laporan itu kemudian dilanjuti dengan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian oleh Komisi III DPR.

"Persoalan Sumber Waras, persoalan-persoalan penggusuran, persoalan-persoalan perdagangan orang yang itu dibilang berizin seperti Alexis, itu kan perdagangan manusia," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa, pekan lalu di gedung DPR.

Namun, hingga kini keduanya belum menghadiri pemanggilan tersebut. Ahok menolak keras pemanggilan itu.

Sebab, dia menilai pemanggilan itu menandakan anggota dewan yang ada di Komisi III tidak mengerti UU dan hirarki. Menurut dia, Komisi III sebaiknya memanggil KPK dan BPK bila ingin menanyakan perkembangan kasus itu.

"Menurut saya, panggil saya itu mereka enggak profesional. Enggak ngerti hierarki UU," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.

Ahok menegaskan, terhambatnya kasus ini karena KPK belum menemukan alat bukti atas dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras itu. Alasan memanggil BPK adalah karena instansi ini lah yang melakukan audit investigasi keuangan daerah dalam pembelian lahan itu.

"Komisi III merasa itu sudah ada ketemu. Lalu yang memilih KPK siapa komisi III toh. Berarti komisi III secara logika saja, pernah DPR RI loh saya. seharusnya dia manggil KPK dong, manggil BPK," tegasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu meminta agar Komisi III meminta keterangan KPK dan BPK terlebih dulu sebelum memeriksa dirinya. "Saya harap teman-teman Komisi III, Komisi II, kerjalah yang profesional. Yang milih anggota BPK Anda, yang milih KPK Anda. Kalau Anda bilang mereka tidak profesional, ya panggil," sambung Ahok.

Ahok menjelaskan, pemanggilan dirinya akan percuma. Sebab dia tidak bisa memaparkan hasil audit investigasi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh BPK. Sehingga, Komisi III harus memanggil KPK dan BPK untuk memaparkan hasil audit jika ingin ada kejelasan.

"Kalau manggil saya, saya enggak boleh buka auditnya BPK. Kalau saya buka, nanti orang-orang pinter tadi bilang, 'eh anda pidana'. Karena membuka hasil investigasi audit. Ini mah namanya kampungan Komisi III," pungkasnya.