Ahok naik pitam dituding Lulung ada barter program UPS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok naik pitam menanggapi tudingan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana yang menyebut ada barter program pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan tiga program di APBD Perubahan 2014. Sebab, kata Ahok, pengadaan UPS sudah ada sejak 2013 lalu.
"Enggak ada barter-barter. Itu UPS sudah ada sejak tahun 2013. Sudah ada loh mereka main-main mebel komputer, kalau ada barter, ngapain gua yang buka? Enggak ada, kalau dia ngomong barter enggak bisa," kata Ahok di RPTRA Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/2).
Tiga program barter dengan pengadaan UPS yang dituding Lulung yakni program Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) hingga pembelian lahan RS Sumber Waras.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Kapan Ahok menikahi Puput? Pada tanggal 25 Januari 2019 yang lalu, eks Gubernur DKI Jakarta menikah pada usia 52 tahun, sementara pada saat itu Puput masih berusia 22 tahun.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politik? Ahok pun memutuskan untuk masuk ke politik. Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Bagaimana hubungan Ahok dan Puput? Walaupun usia mereka berbeda jauh, keluarga mereka kini hidup dalam keharmonisan. Mereka bahkan diberkahi dengan dua anak yang bernama Yosafat dan Sarah Eliana.
Ahok menegaskan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014 Pemprov DKI sama sekali tidak memasukkan pengadaan UPS seperti yang dikatakan Lulung.
"Kenapa saya bilang fitnah itu bodohnya minta ampun, Jadi itu fitnah yang agak goblok, kasih tahu Lulung," tegasnya kesal.
Dia mengaku dalam KUA-PPAS Perubahan 2014 memang terdaftar anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras namun tidak ada usulan pengadaan UPS sehingga tudingan Lulung, menurutnya, adalah fitnah.
"Kalau dia barter, di KUA-PPAS ada sumber waras dia bodoh enggak, enggak masukin UPS?. Masak dagang barter, lu enggak mau cantumin, kan perjanjian MoU loh tanda tangan dua pihak loh pemerintah dan DPRD. Kalau ada barter DPRD dan pemerintah, dia bodoh enggak, enggak masukin? Bodoh," ujar Ahok.
Sebelumnya, Lulung menuding ada barter program yang dilakukan oleh oknum Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD. Barter 3 program yang dilakukan itu bertujuan agar anggaran UPS dan pembelian RS Sumber Waras dapat masuk dalam APBD-P 2014.
"Jadi, kalau mereka berbohong dalam memberi kesaksian, hanya satu yang saya katakan. Hanya Tuhan, Ahok, dan Ferrial Sofyan selaku Ketua DPRD yang lama yang tahu," ungkap politisi PPP ini.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaAirlangga memastikan tidak ada program salah satu paslon yang menggunakan bansos pemerintah.
Baca SelengkapnyaAda asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaTidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca SelengkapnyaMenurut Bobby, seluruh partai berhak mencalonkan nama-nama di Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaAhok sudah berkomunikasi dengan politisi PDIP Landen Marbun dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan penelusuran merdeka.com, ketika menjadi Wagub Jakarta mendampingi Jokowi, Ahok tercatat sebagai kader Gerindra.
Baca SelengkapnyaSampai hari ini belum diterbitkan surat pemberhentiannya oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca Selengkapnya