Follow
Ahok naik pitam lihat anggaran timbang sampah capai Rp 4 miliar
Merdeka.com - Ada nilai yang ganjil dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta 2015. Yakni, biaya penimbangan sampah mencapai Rp 4,480 miliar.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kaget saat angka itu muncul. Dia menilai angka ini mencurigakan.
"Memang nggak logis. Kami lagi teliti semua," ungkap Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/1).
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
Tak mau APBD DKI dikotori dengan anggaran yang tidak jelas, Ahok memutuskan mempercepat sistem pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-budgeting. "Makanya saya bilang e-budgeting itu membantu kami mengontrol. Cuma mereka pintar nggak mau e-budgeting," tambahnya.
Dia menambahkan, semua dinas tidak akan dapat mengelak penggunaan e-budgeting pada tahun ini. Sebab semua jenis pengadaan dan tender harus melalui sistem online. Sehingga pengawasannya dapat dilakukan dengan mudah.
"Semua produk uang harus masuk ke e-budgeting biar kami bisa monitor dan evaluasi langsung. Nggak bisa lagi saya ambil duit, SPJ (surat pertanggungjawaban) disusun-susun," tutup Ahok.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dapat mengurangi permasalahan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Baca Selengkapnya
Kondisi pembuangan sampah di Jogja makin mengkhawatirkan usai TPST Piyungan ditutup sementara.
Baca Selengkapnya
Selama libur lebaran armada tidak berhenti beroperasi untuk mencegah penumpukan-penumpukan sampah di lingkungan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Tak punya tempat pembuangan akhir, sampah tersebut dibawa kemana ya?
Baca Selengkapnya
Ahok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.
Baca Selengkapnya
Penutupan TPA Piyungan membuat sampah menumpuk di mana-mana. Seperti di trotoar, bahkan hampir menutupi jalan. Simak fotonya!
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan penyelesaian masalah di Jakarta kerap pelik
Baca Selengkapnya
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya
Pemkot) Surabaya mengklaim sampah plastik di wilayah setempat menurun. Namun, fakta menunjukkan bahwa sampah organik naik berkali-kali lipat.
Baca Selengkapnya
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berkomitmen untuk mendorong praktik ekonomi sirkular di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Untuk sampah organik akan dikelola dalam bentuk pakan maggot, ecoenzym dan pupuk organik.
Baca Selengkapnya
Lokasi tumpukan sampah tersebut milik Kementerian PUPR yang dikelola oleh PT Jasa Marga.
Baca Selengkapnya