Ahok ngaku kantongi data parpol yang nunggak sewa lahan Pemprov DKI
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tak mau ikut campur atas dugaan adanya partai politik yang melakukan penunggakan bayar sewa lahan kepada Pemprov DKI Jakarta. Ahok sapaan Basuki meminta kepada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) sehingga terlihat partai mana saja yang menggunakan aset Pemda seperti yang ia ucapkan.
"Saya enggak tahu lah, tanya Pak Taufik bikin pansus dulu jadi bukan saya yang ngomong. Nanti ketahuan kalau bikin pansus aset, siapa yang minjem ketahuan," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (21/3).
Meski begitu, Ahok mengaku telah memiliki data soal partai-partai mana saja yang tercatat menggunakan lahan atau aset Pemprov DKI. Dan ternyata, disebutkan Ahok, ada pertai politik yang menunggak pembayaran sewa kepada Pemprov DKI.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politik? Ahok pun memutuskan untuk masuk ke politik. Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Dimana Ahok menghabiskan masa kecil? Masa kecil Ahok sendiri dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.
"Nanti saya kasih data dari BPKAD partai mana yang pakai aset Pemda DKI dan partai mana yang sewa aset DKI. Kayaknya ada yang nunggak," tegasnya.
Saat disinggung soal markas temanAhok yang berada di lahan Pemprv DKI, Ahok menegaskan bahwa pendukungnya itu tidak melakukan kegiatan seperti partai politik sehingga sah saja menggunakan kantor yang berada di bilangan Pejaten, Jakarta Selatan itu.
"Temen Ahok nih bukan parpol loh. Kumpulan masyarakat yang ingin memberikan (dukungannya) saya, yang politik itu saya. Kamu kira parpol-parpol tidak pakai lahan Pemprov DKI? Sewa loh. Banyak parpol yang kagak bayar," tegas mantan politisi Gerindra ini.
Terlebih, katanya, kepemilikan kantor temanAhok itu sudah ada kerjasama dengan perusahaan swasta. Sehingga untuk proses sewa pun dilakukan oleh pihak swasta bukan oleh Pemprov DKI.
"Jadi temen Ahok enggak ada salahnya kok, dia juga bikin PT. Cuma perkumpulan orang berkumpul, ngumpulin KTP. Kayak orang bikin arisan, salah dimana coba? Kalau mau salahin soal peruntukan PT dong yang disalahin. Makanya saya sudah jelaskan. Misalnya dalam hukum sewa menyewa, kalau kamu sewa dari Pemda, kamu sewain lagi, masih ada sisa tahun, boleh enggak? Boleh. Karena kamu sudah bayar lunas pada Pemda," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaAhok mengaku heran bakal pasangan calon jalur independen Pilkada Jakarta 2024 Dharma Pongrekun-Kun Wardana bisa dengan mudah lolos tahapan Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaHengkangnya Ahok dari Pertamina karena akan fokus berkampanye memenangkan Ganjar-Mahfud dalam pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAda asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaAhok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil menyinggung mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menata kota.
Baca SelengkapnyaKomisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaAhok menyebut, Anies memang masuk bursa dan menjadi salah satu dari 10 nama yang diusulkan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaAhok sudah berkomunikasi dengan politisi PDIP Landen Marbun dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca Selengkapnya