Ahok ngaku tak pernah tahu isi pertemuan Aguan dan pimpinan DPRD
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak pernah tahu isi pertemuan antara Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Diduga pertemuan tersebut membahas soal usulan penurunan kontribusi tambahan dari 15 menjadi 5 persen.
"Mereka mana berani kasih tahu aku sih. Coba kamu bayangin saja. Kalau tahu aku mah rusak. Sekarang kita bicara jujur saja, mana berani sih DPRD kasak-kusuk kasih tahu aku. Cari anggaran saja sudah berantem. Kalian pikir aku sama DPRD lagi main sinetron. Ini berantem beneran ini," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/4).
Ahok menegaskan, Aguan sempat memanggil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas rancangan aturan pulau reklamasi pada awal Desember 2015. Pimpinan DPRD yang dimaksud adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (PDIP), Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Mohamad Taufik, Ketua Fraksi Hanura Mohamad Sangaji, serta Ketua fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin.
-
Kenapa Kemenkumham meninjau kesiapan lokasi AALCO di Bali? Kehadirannya untuk memastikan semua persiapan kegiatan yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center 15–20 Oktober 2023 berjalan lancar.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Kenapa BPH Migas audiensi dengan Gubernur Bengkulu? 'Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,' tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
Lebih lanjut, Ahok menambahkan, saat itu terjadi perseteruan antara dirinya dengan anggota legislatif soal pembahasan APBD DKI Jakarta 2015. Bahkan DPRD DKI Jakarta telah bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri, dan mengatakan draf APBD yang dikirim Pemprov DKI Jakarta palsu.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyakini jika M Sanusi tidak berani mengajak dirinya makan bersama. "Mana berani. Sanusi ya ketemu sama saya makan mana berani. Ngomong gua dapat uang dari bos ini bos ini. mau gue rekam," tutup Ahok.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, salah satunya Ketua komisi D DPRD DKI M Sanusi. Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land (APL).
PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukkan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.
Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi pembelian LNG PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaAhok mengaku belum menerima pesan WhatsApp dari Cagub Jakarta Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaAhok masih enggan mengungkapkan apa yang dia bicarakan dengan Anies
Baca SelengkapnyaAhok sudah berkomunikasi dengan politisi PDIP Landen Marbun dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
Baca SelengkapnyaNamun, dia tidak menyebut daerah mana saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Baca SelengkapnyaSambil tertawa, Ahok mengatakan tidak tahu di mana Jokowi
Baca SelengkapnyaGubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu sejumlah ASN Pemprov dan penjabat (Pj) kepala daerah mengikuti konsolidasi DPD PDIP di Semarang.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca SelengkapnyaAhok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Selengkapnya