Follow
Ahok ngotot hapus APTB, Djarot tegaskan Jakarta masih butuh
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Jakarta masih membutuhkan keberadaan bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Karena sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta belum kunjung melakukan penambahan armada Transjakarta.
Djarot mengharapkan, enam operator bus APTB dan Organda DKI bersama Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI segera mendapatkan titik temu. Sebab pembahasan sistem pembayaran rupiah perkilometer belum mendapati kesepakatan bersama.
"Jakarta tetap butuh APTB. Tetap Pemprov DKI menginginkan satu sistem dalam jaringan transportasi di Jakarta," jelasnya usai membuka acara Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Kenapa kemacetan Jakarta makin parah? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
-
Kenapa kemacetan di Jakarta semakin parah? Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia. Berdasarkan riset TomTom InterInternational.
-
Dimana kemacetan semakin parah di Jakarta? Kondisi kemacetan lalu lintas kendaraan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta
-
Kenapa BRT Trans Jateng dipindahkan ke Terminal Kutoarjo? Dengan pengalihan tersebut, calon penumpang mendapat tempat yang lebih representatif.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
Dia menambahkan, operator bus APTB dan Organda DKI harus terus diberikan pemahaman bahwa Pemprov DKI menerapkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi. Artinya, setiap jaringan transportasi di Jakarta baik itu kereta api, angkutan umum, APTB, Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB), Mass Rapid Transit (MRT) maupun Light Rail Transit (LRT) harus terintegrasi satu sama lain.
"Semua jaringan transportasi di Jakarta harus mengikuti sistem kita. Namanya juga terintegrasi, jangan hanya terintegrasi jalurnya saja, tetapi juga harus terintegrasi sistemnya. Harus ketemu lah semua pihak. Dishubtrans harus berikan pemahaman itu kepada operator bus dan Organda DKI," tutup mantan Wali Kota Blitar ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dishub DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif angkutan umum dengan status ekonomi penumpang.
Baca Selengkapnya
Tarif Rp5.000 usulan DTKJ tersebut adalah nilai yang diperoleh setelah adanya pemotongan subsidi tiket.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca Selengkapnya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca Selengkapnya
Beredar kabar tarif Transjakarta akan disesuaikan dengan status ekonomi peenumpang.
Baca Selengkapnya
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sudah mengomunikasikan tiga hal bersama manajemen TransJakarta dan perwakilan demonstran.
Baca Selengkapnya
Heru menilai jalur sepeda masih akan dievaluasi, walaupun tetap ada rencana penambahan.
Baca Selengkapnya
Kota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca Selengkapnya
Walaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya
"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin
Baca Selengkapnya
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca Selengkapnya