Ahok: Orang malas bayar pajak karena sistemnya rumit
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan para pengusaha UMKM selama ini malas mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Menurutnya, mekanisme penghitungan pajak yang selama ini diterapkan cukup membingungkan bagi para pengusaha UMKM dan masyarakat awam tersebut.
Ditambah lagi kata Ahok, kurangnya fasilitas yang memudahkan mereka untuk menyetorkan pajaknya, dinilai menjadi salah satu penyebab mereka malas menjadi wajib pajak yang baik.
"Orang toko kenapa enggak mau daftar pajak? Capek! malas katanya, dikejar-kejar mulu. Nanti dibilang kurang bayar lah, ditekan macam-macam lah," ujar Ahok saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Perpajakan bagi UMKM dan peresmian Gerai Layanan Terpadu, di Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang merekam atau mencatat seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Pajak apa yang dimaksud di video? 'REZIM GAGAL? Harap hati-hati bagi para ibu-ibu kalau lagi hubungan sama suami yak, jangan sampai hamil-melahirkan ada pajak juga bagi ibu yang melahirkan,' tulis akun TikTok tersebut dalam video.
-
Kapan bukti transaksi digunakan? Setiap kegiatan bisnis, tak soal besar atau kecilnya bisnis tersebut pasti akan terjadi transaksi dagang.
-
Bagaimana bukti transaksi membantu pengelolaan keuangan? Bukti transaksi membantu sebuah perusahaan untuk mengelola dan mencatat alur kas masuk maupun keluar.
Ahok mengakui, mekanisme perpajakan bagi para pengusaha UMKM yang saat ini sedang disosialisasikan pihaknya itu, jauh lebih mudah dan simpel untuk diterapkan oleh para pengusaha UMKM dan para pedagang tersebut.
Apalagi, kemudahan berupa setoran pajak melalui sistem internet banking, teller bank, atau bahkan kantor pos, akan lebih memudahkan para wajib pajak itu dalam menyetorkan 1 persen dari total omzet perbulannya.
"Kalau (sistem yang) ini kan bisa sama-sama ngitung. Kalau enggak percaya, nanti ke depan kan pake transaksi non tunai, kelihatan deh transaksinya," ujar Ahok.
"Jadi enggak usah dikejar-kejar lagi, enggak usah lagi ada 'tanda kutip' (permainan) oknum pajak yang meresin, hitungannya dimainin. Sebab kalau ini semua orang kan bisa ngitung 1 persen," pungkasnya.
Diketahui, PP Nomor 46 tahun 2013 menyebut, pajak penghasilan bagi UMKM yang mencapai bruto (omzet) kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun, atau Rp 400 juta per bulan, mendapatkan kemudahan penghitungan pajak dengan tarif 1 persen dari penghasilan bruto.
Nantinya setiap akhir bulan, para pengusaha UMKM ini hanya harus menghitung seluruh omzetnya bulan itu, untuk kemudian menyetorkan 1 persennya melalui ATM, internet banking, teller bank, atau bahkan kantor pos. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaPersoalan di Jakarta menjadi konten perdana yang diunggah Ahok di 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaWalaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaAhok lebih memilih koruptor dimiskinkan dan dihukum penjara seumur hidup
Baca SelengkapnyaAhok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaAhok bicara keras soal dukungannya di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya