Follow
Ahok pangkas Rp 1,4 T dari sejumlah dinas, terbesar di Disparbud
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan Wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, telah mencoret anggaran tak sesuai skala prioritas dalam RAPBD 2016 sebesar Rp 1,47 Triliun. Sebagian anggaran yang dicoret ada d Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
"Anggaran itu yang paling besar salah satunya berasal dari Dinas Pariwisata. Kemudian Dinas Pertamanan dan Pemakaman, serta Dinas Kebudayaan DKI Jakarta," Kata Wakil Gubernur, Djarot Saiful Hidayat, di Gedung DPRD, Senin (30/11).
Djarot menjelaskan, dari dana tersebut nantinya akan dialihkan menjadi biaya rumah susun. "Fokusnya itu (rumah susun). Selain itu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan. Misalnya sekolah-sekolah ini harus diselesaikan tahun 2016 yang mangkrak, yang rusak berat. Jakarta enggak boleh ada sekolahan jelek," ucapnya.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Siapa yang akan menerima uang hasil penjualan rumah? Kediaman yang terletak di Bogor ini akan segera dijual, dan setelah penjualan, hasilnya akan dibagi rata 50% untuk masing-masing pihak.
-
Siapa yang akan mendapatkan hasil penjualan rumah? Setelah terjual, hasil penjualannya akan dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu 50% untuk setiap pihak.
-
Dimana donasi dilakukan? Donasikan vespa kesayangan demi Palestina Menurut akun @laz.harfa, pendonasian vespa berlangsung dalam aksi bela Palestina yang digelar di Alun-Alun Rangkasbitung, Lebak pada Minggu (12/11) lalu.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Saefullah menjelaskan anggaran juga akumulasi dari wali kota. "Anggaran itu adalah akumulasi dari semua dinas, termasuk UPT (Unit Pelaksana Teknis), wali kota, hingga camat," singkat Saefullah.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnya
Pemanfaatan APBN untuk IKN diperuntukan bangun Istana Presiden, hingga rumah susun ASN.
Baca Selengkapnya
Total anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca Selengkapnya
Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca Selengkapnya
Anggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya
Tercatat nilainya mencapai Rp31,04 triliun per 1 April dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp48,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca Selengkapnya
Realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca Selengkapnya