Ahok pastikan lurah 'tukang palak' dipecat sebagai PNS

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok memastikan bakal memecat lurah nakal yang melakukan pungli kepada warga yang hendak mengurus sertifikat tanah. Ahok tidak terima dengan perilaku lurah yang menggunakan modus baru dengan cara menyuruh warga membeli tanah yang bukan miliknya jika ingin membuat sertifikat.

Tidak tanggung-tanggung, Ahok bukan hanya memecat orang tersebut dari jabatan sebagai lurah, tapi memecatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kita akan keluarin makanya ketemu modus ini. Kita akan pecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kita akan suruh inspektorat turun. Saya dari tadi sudah minta memo ke staf saya," ujar Ahok di Kawasan Taman Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Langkah tegas ini diambil karena sebelumnya Ahok sudah memperingatkan anak buahnya untuk tidak berlaku nakal. "Saya bilang kalau kalian curang engga usah coba-coba sama saya. Saya pelajari, saya tahu niat curangnya seperti apa. Kita akan keluarin," tegasnya.

Setiap pagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyempatkan diri mendengar keluhan warga mengenai pelayanan publik di wilayah ibu kota. Pagi ini, pria yang akrab disapa Ahok ini mendapat laporan kinerja anak buahnya yang nakal. Masih ada beberapa lurah di Jakarta yang melakukan pungutan liar kepada warga yang hendak mengurus administrasi.

Pemprov DKI tengah menggalakkan program kemudahan pengurusan sertifikat tanah bagi warga. Namun warga justru mengadukan perilaku pejabat kelurahan yang melakukan praktik pungutan liar dengan modus baru. Semisal menyuruh warga membeli tanah tempat tinggalnya sendiri jika ingin mendapat sertifikat. Ahok mencatat ada lebih dari satu lurah yang diduga melakukan praktik pungli.

"Kalau begini orang miskin bisa bayar ke lurah ini, sudah 5 orang saya catet (nama lurahnya). Daerah Petojo juga ada, jadi kalau ini terbukti lurahnya itu enggak bener," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Ahok tak bisa menahan emosi mendengar perilaku anak buahnya. Menurutnya, lurah-lurah itu tidak cukup sekadar dipecat, tapi harus diproses hukum. Sebab, kata dia, perilaku lurah itu telah merugikan masyarakat.

"Ini lurah ni, cek saja cek lurahnya, harus dipecat, harus dipidana. Ini berarti menipu rakyat yang ingin mendapatkan sertifikat, dulu oknum lurah, camat minta satu persen, itu juga enggak ada dasar hukumnya satu persen. Sudah kita hapus," tegasnya. (mdk/noe)